Sistem demokrasi di Indonesia saat ini menghadapi ancaman serius yakni semakin menguatnya daulat partai politik (parpol) dan melemahnya daulat rakyat.
- Instruksi Megawati: Kader Banteng Rapatkan Barisan Rebut Kekuasaan Politik
- Perjuangkan Kemenangan Anies Baswedan, DPD Nasdem Muara Enim Segera Wujudkan Rumah Anies
- PKB Gelar Muscab 17 Kabupaten/Kota di Sumsel
Baca Juga
“Setidak-tidaknya kecemasan saya ini adalah karena kecenderungan daulat partai politik yang menguat sekali dan kecenderungan daulat rakyat yang melemah,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah dalam acara dalam Gelora Talk yang digelar secara virtual, Rabu petang (9/2).
Diskusi bertajuk 'Pemilu 2024: Daulat Parpol vs Daulat Rakyat, Membedah Survei Nasional' juga menghadirkan narasumber lain, yakni Komisioner KPU RI Arief Budiman, Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja dan Direktur Research Trust Indonesia Ahmad Fadhli.
Fahri mengatakan, kondisi Parpol saat ini banyak dikelola keluarga, segelintir orang, maupun penguasa tunggal. Padahal sejatinya Parpol sebagai lembaga ilmu pengetahuan dan cikal bakal tulang punggung demokrasi justru mulai kehilangan jiwanya.
Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini melihat kondisi Pemilu 2024 masih akan dikuasai Parpol yang dikendalikan oleh segelintir orang. Sehingga kecemasan masyarakat soal oligarki mengendalikan negara mulai menemukan kebenaran.
“Maka kecemasan orang bahwa oligarki ada di belakang ruang-ruang gelap yang mengatur negara ini, saya kira menemukan kebenarannya. Ini yang harus kita catat dan mulai diskusikan,” ujarnya.
Fahri menilai fungsi Parpol sebagai lembaga ilmu pengetahuan telah hilang, demikian pula soal cikal bakal backbone demokrasi juga mulai kehilangan jiwanya.
Apabila kepemimpinan yang ada saat ini, lanjutnya, sudah tidak memahami bagaimana itu demokrasi dan cara kerjanya, maka harus diganti secara total melalui Pemilu agar oligarki tidak berkuasa lagi.
“Pertanyaannya adalah apakah Pemilu 2024 akan memperbaiki demokrasi kita atau tidak? Ya kalau kita mau menggantinya, nanti ya dengan Pemilu,” tuturnya.
Komisioner KPU RI, Arief Budiman mengatakan, sebagai penyelenggara Pemilu yang harus dijaga adalah daulat pemilih. Sebab, jika pemilih berdaulat, maka negara kuat.
Karena itu, penyelenggara Pemilu akan menjaga pemilih untuk mendapatkan hak kekuasaan sebagai rakyat untuk memilih pemimpinnya sangat penting.
“Bagaimana kita (penyelenggara Pemilu) menjaga agar pemilih itu betul-betul diberikan kedaulatan, dia punya kedaulatan,” kata Arief.
Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja menilai, Pemilu 2024 akan menentukan arah demokrasi ke depan, apakah Indonesia sebagai negara demokrasi atau tidak, memperjuangkan aspirasi rakyat atau Parpol.
“Karena itu, di Pemilu ke-6 ini, Pemilu 2024, daulat partai politik dan daulat rakyat bisa dipertentangkan. Untuk menghukum partai politik ya tidak memilih partai politik tersebut, karena Pemilu pada dasarnya memilih person (orang),” kata Bagja.
Sebagai penyelenggara Pemilu, kata Bagja, Bawaslu dan KPU juga menjadi 'korban' dari daulat Parpol dengan dievaluasi kinerjanya di parlemen melalui perwakilannya di fraksi. Padahal untuk melakukan evaluasi penyelengaraan Pemilu, bukannya hanya tugas Parpol, tapi juga masyarakat.
Bagja berharap Parpol saat ini meniru langkah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah dalam upaya meningkatkan peran daulat rakyat. Upaya itu, agar keberadaan Parpol dalam negara demokrasi sesuai dengan konstitusi dan UU Partai Politik.
“Ya, kalau turun ke lapangan ya turun benar-benar seperti yang dilakukan bang Fahri (Fahri Hamzah), tidak nitip-nitip semua timnya bergerak. Karena beliau menyiapkan regenerasi. Kita melihat sekarang itu, tidak banyak meskipun sudah ada partai politik yang berusaha untuk memperbaiki diri,” ungkapnya.
Namun, Bagja mengingatkan, selain persoalan daulat Parpol dan daulat rakyat, ada juga persoalan yang penting untuk disikapi, yakni daulat media sosial (medsos).
Sebab, perkembangan medsos saat ini sudah pada taraf yang mengkhawatirkan, karena digunakan untuk menyebarkan informasi hoaks yang seakan-akan benar seperti yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu.
Direktur Research Trust Indonesia, Ahmad Fadhli mengatakan, dalam Pemilu 2024 mendatang, Parpol perlu melepaskan diri dari pengaruh tokoh tertentu dan mulai membangun kepercayaan kepada publik melalui political produk dan political marketing.
“Jika political produk dan political marketingnya bagus, maka akan diterima masyarakat. Karena itu, Pemilu 2024 ini sangat penting untuk melepas pengaruh ketokohan dan mulai membangun kepercayaan kepada masyarakat,” tutur Fadhli.
- Supaya Ibadah Ramadhan Tidak Terganggu, Gerindra Minta Pemerintah Pastikan Harga Bapok Stabil
- Prabowo Siap Jadi Capres Ketiga Kalinya, Ini Respon Gerindra Sumsel
- Ungguli Petahana, Prof Sudarman Terpilih Sebagai Ketua PW Muhammadiyah Lampung
