Insiden kurang menyenangkan dialami rombongan Anggota Komisi VII DPR RI saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor PT Bukit Asam (PTBA) di Tanjung Enim, Muara Enim, baru-baru ini.
- Cerita di Balik Secangkir Kopi: Jatuh Bangun Usaha Kafe Binaan Bukit Asam (PTBA)
- Mantan Bupati Lahat Aswari Rivai Bantah Terima Uang dalam Kasus Korupsi Andalas Bara Sejahtera
- Setelah Enam Kali Mangkir, Aswari Rivai Hadir Via Zoom di Sidang Korupsi Andalas Bara Sejahtera
Baca Juga
Berdasarkan informasi yang diterima Kantor Berita RMOLSumsel, kunjungan yang turut didampingi sejumlah pejabat dari Sumsel, seperti Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie dan beberapa pejabat lainnya, tidak mendapatkan sambutan dari jajaran petinggi perusahaan BUMN tersebut.
Bahkan informasinya, tidak satu pun pejabat tinggi PTBA hadir untuk menerima rombongan. Kedatangan rombongan justru hanya diterima oleh pejabat yang tidak memiliki wewenang mengambil keputusan strategis.
Akibatnya, mereka merasa kecewa dan memutuskan untuk kembali ke Palembang tanpa melanjutkan agenda. Namun informasinya, sejumlah permasalahan yang terjadi terkait operasional PTBA akan dibawa ke panja di tingkat pusat.
Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, membenarkan kejadian ini. Menurutnya, kunjungan tersebut bertujuan untuk membahas sejumlah isu terkait operasional PTBA. Namun, karena tidak ada perwakilan yang kompeten, yang membuat agenda diskusi tidak dapat terlaksana.
"Ada beberapa hal penting yang ingin kami tanyakan dan sampaikan. Tetapi, karena yang menerima hanya pejabat yang tidak punya kewenangan mengambil keputusan, kami langsung pulang," ujar Andie saat dihubungi Kantor Berita RMOL Sumsel, Senin malam (23/12).
Andie menegaskan, insiden ini adalah hal biasa dalam kunjungan kerja, sehingga ia meminta agar media tidak membesar-besarkan permasalahan tersebut. "Ini hanya kejadian biasa. Karena tidak ada pejabatnya, kami pulang. Jangan dilebarkan ke mana-mana," kata Andie singkat.
Sementara itu, Sekretaris Perusahaan (Sekper) PTBA, Niko Chandra, belum memberikan tanggapan terkait insiden tersebut.
Dari Sengketa Lahan hingga Dugaan Kontrak Tanpa Lelang
PT Bukit Asam (PTBA) saat ini juga dihadapkan pada sejumlah persoalan. Peningkatan produksi batu bara yang dicanangkan perusahaan BUMN ini memunculkan berbagai konflik, termasuk sengketa lahan dan dugaan kontrak tanpa lelang.
Pada Mei 2024, ratusan warga Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Muara Enim, melakukan aksi menolak rencana ganti rugi lahan dari PTBA dan PT Bumi Sawindo Permai (PT BSP). Warga menilai harga ganti rugi sebesar Rp6.000 per meter persegi yang ditawarkan perusahaan terlalu rendah dan tidak sepadan dengan nilai tanah mereka.
Koordinator aksi, Yusnandar, menyatakan bahwa mediasi yang dilakukan di kantor Kecamatan Lawang Kidul tidak membuahkan kesepakatan. "Kami tidak menerima keputusan tersebut. Kami meminta agar tidak ada aktivitas perusahaan di lahan kami sebelum tercapai kesepakatan," tegas Yusnandar.
Sekretaris Perusahaan PTBA, Niko Chandra, yang dikonfirmasi saat itu menjelaskan bahwa perusahaan telah melakukan penyelesaian hak atas tanah dengan PT BSP melalui perjanjian pemanfaatan lahan sementara.
Ia juga menyebut bahwa perusahaan telah memberikan dana tali asih kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial, meski bukan sebagai ganti rugi resmi. Selain itu, PTBA juga menjadi sorotan terkait perpanjangan kontrak dengan PT Pamapersada Nusantara (PAMA) untuk menggarap site Muara Tiga Besar Utama (MTBU).
Perpanjangan kontrak ini kabarnya dilakukan tanpa melalui proses lelang, yang dinilai melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Aktivitas alat berat di lokasi tersebut sudah terlihat sejak awal tahun.
Belum lagi terkait peningkatan produksi yang disinyalir akan memberikan dampak negatif secara sistemik, mulai dari potensi meningkatnya kasus kecelakaan kerja, debu batu bara, juga kemacetan di persimpangan kereta api akibat pengangkutan batu bara menggunakan kereta api logistik. Sejumlah permasalahan ini akan diulas dalam episode pemberitaan Kantor Berita RMOLSumsel berikutnya.
Begitu pula dengan rencana proyek strategis nasional, berupa gasifikasi batu bara yang sampai hari ini belum juga menunjukkan kemajuan. Hingga kini, PTBA belum memberikan tanggapan resmi terkait berbagai permasalahan yang tengah dihadapi tersebut.
- Cerita di Balik Secangkir Kopi: Jatuh Bangun Usaha Kafe Binaan Bukit Asam (PTBA)
- Mantan Bupati Lahat Aswari Rivai Bantah Terima Uang dalam Kasus Korupsi Andalas Bara Sejahtera
- Setelah Enam Kali Mangkir, Aswari Rivai Hadir Via Zoom di Sidang Korupsi Andalas Bara Sejahtera