Beberapa daerah yang masa kepemimpinan kepala daerahnya habis namun belum bisa melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) karena baru akan dilaksanakan secara serentak 2024, harus diisi Penjabat (Pj) Kepala Daerah agar tidak terjadi kekosongan jabatan. Namun penunjukan Pj oleh Mendagri di beberapa daerah menuai polemik.
- Tim Pemenangan Tiga Capres-Cawapres di Sumsel Saling Klaim Optimis Menang
- Hujan Deras Banjir Meluas, Warganet Tagih Janji dan Komitmen Pembangunan Palembang
- LSI Denny JA: Prabowo Unggul di Warga NU, Anies Muhammadiyah
Baca Juga
Menyikapi kondisi tersebut, Ketua Ikatan Alumni Lemhanas RI Komisariat Sumatera Selatan (IKAL Sumsel), Erry Gustion mengusulkan kepada Mendagri agar menunjuk Pj dari kalangan pejabat TNI – Polri.
Alasan yang dikemukakan Erry adalah dalam situasi saat ini apabila posisi Pj tersebut diduduki oleh TNI atau Polri, maka diharapkan akan terciptanya situasi yang kondusif karena mengingat dewasa ini banyak sekali praktik politik identitas yang dapat memecah belah keutuhan bernegara.
“Hendaknya yang diangkat sebagai Pj kepala daerah, jangan berasal dari daerah di mana mereka nantinya akan ditempatkan. Ini sangat perlu diperhatikan agar nantinya seluruh daerah yang melakukan Pilkada mendapatkan seorang pemimpin yang jauh dari nepotisme dan kecurangan yang mungkin dilakukan oleh oknum baik peserta Pilkada maupun pelaksana Pilkada,” katanya melalui sambungan seluler, Selasa (24/5).
Bahkan Erry menyatakan, alumni Lemhanas siap mengemban amanah jika dipercaya mengisi posisi Pj kepala daerah.
“Kami sebagai alumni Lemhannas, siap apabila memang dibutuhkan untuk menduduki posisi Pj demi membantu masyarakat mendapatkan pemimpin yang benar-benar murni memenangkan Pilkada tanpa kecurangan baik oleh oknum maupun para pendukungnya,” tegasnya.
- Mendagri Umumkan Nilai Evaluasi Pj Gubernur, Elen Setiadi Raih Predikat Terbaik Kedua
- Besok, Dua Pj Kepala Daerah Bakal Dilantik, Siapa Saja?
- Menakar Peluang Pj Kepala Daerah di Pilkada Serentak
