Akhir Bulan Ini Citigroup AS Bakal Pecat Karyawan yang Tidak Divaksin

Citigroup AS. (Istimewa/rmolsumsel.id)
Citigroup AS. (Istimewa/rmolsumsel.id)

Citigroup menjadi bank di Wall Street pertama di Amerika Serikat mengeluarkan mandat untuk memecat karyawan, yang belum divaksin hingga akhir bulan mendatang.


Dipertengahan bulan atau 14 Januari mendatang, Staf Citigroup yang belum divaksinasi akan ditempatkan terlebih dahulu di masa cuti namun tidak dibayarkan gaji. Kecuali mereka yang diberikan pengecualian.

Dikutip dari CNN.com, Sumber yang mengetahui permasalahan tersebut, Staf Citigroup menyebutkan pengecualian ini atas dasar agama atau medis, atau akomodasi lainnya oleh hukum negara bagian atau lokal berdasarkan kasus per kasus.

Kebijakan ini diambil usai pemerintahan Presiden AS, Joe Biden yang mewajibkan semua pekerja untuk mendukung kontrak pemerintah agar divaksinasi sepenuhnya, karena pemerintah adalah klien'besar dan penting'. Bank terbesar di AS ini pun menjadi institusi pertama yang menindaklanjuti dengan mandat vaksin yang ketat. Upaya ini dilakukan agar dapat membawa pekerja kembali ke kantor dengan aman dan kembali ke bisnis seperti biasanya pada saat varian Omicron yang sangat menular cepat seperti api.

Sampai saat ini, masih segelintir perusahaan besar di AS lainnya yang memperkenalkan kebijakan 'No-Jab, No-Job" terasuk google dan United Airlines, dengan berbagai tingkat keketatan, Sejauh ini, lebih dari 90 persen karyawan Citigroup telah mematuhi mandat tersebut dan akngka ini meningkat pesat. Namun, waktu mandat vaksinasi ini akan berbeda untuk staf cabang. 

Beberapa Bank Wall Street besar lainnya juga memberlakukan hal serupa terkait kebijakan vaksinasi, seperti Goldman Sachs (GS), Morgan Stanley (MS) dan JPMorgan Chase (JPM), yang telah memberi tahu beberapa karyawan yang tidak divaksinasi untuk bekerja dari rumah, tetapi belum ada yang memecat staf.

Sementara itu, Profesor Columbia Business School Adam Galinsky memberikan nasihat kepada perusahaan tentang strategi kembali ke kantor mereka. Dia mengatakan banyak perusahaan pada awalnya menyambut mandat vaksin Gedung Putih karena itu menghilangkan masalah dari tangan mereka. Namun, perusahaan mengakui bahwa mandat Biden mungkin tidak berlaku di Mahkamah Agung yang konservatif.

"Jika tidak bertahan maka mereka akan mendapatkan keputusan kembali di tangan mereka dan mereka harus melakukan sesuatu.” katanya.

Menurutnya, kebijakan ini menantang dan kompleks untuk diterapkan. Masalahnya di sini adalah ada berbagai undang-undang berbeda yang membebani hal ini.