Sebanyak 17 orang yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan jual beli jabatan di Probolinggo, Sabtu (4/9). Kini, ke-17 tersangka telah dilakukan penahanan di Rutan yang berbeda-beda.
- Muzani Sudah Ingatkan Ahmad Dhani Jangan Singgung Hal Sensitif
- KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Pemkab Lamteng di Kasus Suap Proyek di OKU
- Nurul Ghufron Didukung Siaga 98 Ikuti Seleksi Calon Hakim Agung
Baca Juga
Ke-17 ASN tersebut yakni Ali, Mawardi, Mashudi, Bambang, Masruhen, Wafi, Ko'im, Saifullah, Jaelani, Uhar, dan Nur ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK cabang Pomdam Jaya Guntur. Sementara, Huda dan Hasan ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur. Kemudian, Sugito ditahan di Rutan Salemba. Sahir ditahan di Rutan Polres Jakarta Barat. Lalu, Syamsuddin ditahan di Rutan KPK cabang Gedung Merah Putih. Sedangkan, Maliha ditahan di Rutan Polda Metro Jaya.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto mengatakan tim penyidik telah melakukan upaya paksa yakni penahanan ke-17 tersangka selama 20 hari kedepan. Penahanan ini dilakukan di rutan berbeda-beda. "KPK menyesalkan terjadinya jual beli jabatan di tingkat desa yang dilakukan secara massal seperti ini," singkatnya.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari sebagai tersangka kasus jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo. Puput memanfaatkan kekosongan jabatan untuk melakukan tindakan korupsi dengan mematok harga Rp20 juta untuk satu jabatan.
Kepada pihak pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.
Sedangkan kepada pihak penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. 
- Muzani Sudah Ingatkan Ahmad Dhani Jangan Singgung Hal Sensitif
- KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Pemkab Lamteng di Kasus Suap Proyek di OKU
- Nurul Ghufron Didukung Siaga 98 Ikuti Seleksi Calon Hakim Agung
