Beberapa aktivis dan tokoh masyarakat di Indonesia menguatkan wacana pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyuarakan ketidakpuasan terhadap upaya Jokowi dalam memperpanjang masa kekuasaannya.
"Kemungkinan hal ini membesar bisa saja terjadi. Di tengah masyarakat, khususnya di kalangan elit dan kelas menengah, kegelisahan ini mulai menjalar," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti.
Menurut Ray, pertemuan sejumlah tokoh agama dan anggota Gerakan Nurani Bangsa (GNB) dengan Wakil Presiden KH Maruf Amin mencerminkan besarnya kekhawatiran di kalangan masyarakat. "Ditambah dengan makin meluasnya aksi-aksi mahasiswa yang menolak dinasti politik. Melihat perkembangan ini, nampaknya, hanya butuh waktu dan tiga pemicu maka desakan itu akan makin menguat," tambahnya.
Pemicu pertama yang diidentifikasi oleh Ray adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Meskipun ada Bantuan Langsung Tunai (BLT), Ray menilai ketidakpuasan itu masih bisa menjadi pemicu pemakzulan. Kedua, meningkatnya pandangan ketidaknetralan pemerintah dalam Pilpres 2024. "Kemudian, makin banyak warga yang menghadapi proses hukum akibat sikap kritis mereka. Maka, tiga faktor ini dapat menjadi sebab menguatnya tuntutan pemakzulan," ungkapnya.
Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Menko Polhukam, Mahfud MD, sejumlah tokoh dari Petisi 100 mengajukan permintaan pemakzulan terhadap Jokowi. "Mereka minta pemakzulan Pak Jokowi, minta Pemilu (dilakukan) tanpa Pak Jokowi." tandasnya. 
- Siang Ini, Komisi II DPR Evaluasi Pelaksanaan Pilkada 2024
- Keserentakan Pemilu Digugat ke MK, DPR Siap Evaluasi Bersama Stakeholder
- KPU Kota Palembang Gelar Simulasi Pemungutan Suara Pemilu 2024 untuk Uji Kesiapan
