Banyak pihak menyebut sistem Pemilihan Umum (Pemilu) dalam draf RUU Pemilu harus tetap menggunakan proporsional terbuka karena selama ini berjalan lebih menjamin demokrasi dan memastikan representasi yang lebih kuat bagi rakyat.
- Oriental Circus Dituding Langgar HAM, DPR Minta Investigasi Tuntas
- DPR Tagih Kepastian Anggaran PSU Pilkada 2024 ke Pemerintah Pekan Depan
- Legislator PDIP Tolak Wacana Bikin Kementerian Haji
Baca Juga
Ia menilai, sistem proporsional terbuka memang yang dulu semangatnya adalah untuk memangkas dominasi partai politik, kemudian dominasi dinasti dan bisa memangkas pemilik modal.
"Tapi kenyataan sama aja, tidak terjadi seperti apa yang diharapkan," ujar Karyono dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Media Center Parlemen Senayan Jakarta, Kamis, (4/11).
Dialog dengan tema "Evaluasi Sistem Pemilu" itu dihadiri Anggota Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Gede Pasek Suardika.
Karyono mengaku sistem proporsional terbuka dan tertutup itu merupakan perdebatan yang klasik, karena ada plus minusnya.
"Sistem proporsional terbuka yang dulu diandalkan bisa memperbaiki kualitas demokrasi, faktanya hari ini masih banyak catatan-catatan buruk,” ujarnya.
Bahkan, Karyono mengatakan, dalam realitas praktik sistem proporsional terbuka juga masih mengandung banyak kelemahan. Misalkan, dalam penerapan sistem proporsional terbuka, pemilik modal diberikan ruang begitu luas.
"Kader-kader yang sudah berjuang keras dan sudah melalui proses rekrutmen, kaderisasi tingkat 1 dan tingkat 2 dan seterusnya, kalah bersaing dengan pemilik modal, karena calon yang memiliki modal besar itu hanya sekedar mengandalkan popularitas,” ucapnya.
Karyono sepakat dengan beberapa pakar hukum dan pengamat politik yang meminta sistem Pemilu 2024 dievaluasi.
"Memang benar anggapan sebagian pihak, perlu dievaluasi sistem Pemilu kita,” demikian Karyono. 
- Oriental Circus Dituding Langgar HAM, DPR Minta Investigasi Tuntas
- DPR Tagih Kepastian Anggaran PSU Pilkada 2024 ke Pemerintah Pekan Depan
- Legislator PDIP Tolak Wacana Bikin Kementerian Haji
