Kebijakan keringanan kredit bagi ojek online yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dianggap tergesa-gesa dan tidak didengarkan oleh bawahannya.
- Joncik Muhammad Optimis Dapat Dukungan Internal PAN untuk Maju Pilgub Sumsel
- Kaesang Pangarep Tegaskan Dukungan Penuh untuk Herman Deru-Cik Ujang di Pilgub Sumsel
- Modus Baru Politik Uang, Peserta Pemilu Ganti Isi Sembako dengan Makanan Bayi
Baca Juga
Begitu kata Direktur Eksekutif Center for Social, Political, Economic and Law Studies (Cespels) Ubedilah Badrun.
Pernyataannya terkait para rider ojek online yang ternyata masih ditagih oleh perusahaan-perusahaan leasing. Mereka tetap harus membayar cicilan kendaraan kendati Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyatakan bahwa kredit kendaraan roda dua dan roda empat bakal ditangguhkan cicilannya selama setahun sehubungan wabah virus corona.
“Itu terlihat tergesa-gesa, panik dengan keadaan. Tanpa komunikasi dengan OJK dan dunia perbankan. Seharusnya seorang pemimpin dalam situasi panik mampu mengontrol dirinya untuk tidak membuat kebijakan yang bersifat reaktif," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (29/3).
Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu menilai kebijakan yang tidak sesuai dengan kenyataan tersebut juga semakin memperlihatkan buruknya jiwa leadership dan manajemen administrasi pemerintahan Jokowi-Maruf.
"Harusnya begitu kebijakan sudah diluncurkan, bawahannya seperti Menkeu dan institusi keuangan lainya seperti OJK, BI, dan pimpinan perbankan segera merespon. Ternyata itu tidak terjadi,” tuturnya.
“Ini juga artinya Jokowi mulai tidak didengar," pungkas Ubedilah.[ida]
- Bawaslu Sumsel Larang Parpol Pakai Fasilitas Negara Saat Daftar ke KPU
- Hadapi Pemilu Proporsional Terbuka, Golkar Segera Siapkan Caleg Berkualitas
- 60 Ibu Nyai Jateng Dukung Prabowo-Gibran Menang Satu Putaran
