Kebijakan keringanan kredit bagi ojek online yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dianggap tergesa-gesa dan tidak didengarkan oleh bawahannya.
- Soal Titip Mahasiswa Unila, Putri Wapres Maruf: Saya Tidak Kenal, Bagaimana Mungkin Menitipkan
- Anies- Cak Imin Resmi Daftar Sebagai Pasangan Capres-Cawapres
- Banyak Merugi, BUMN Harus Dievaluasi Secara Radikal
Baca Juga
Begitu kata Direktur Eksekutif Center for Social, Political, Economic and Law Studies (Cespels) Ubedilah Badrun.
Pernyataannya terkait para rider ojek online yang ternyata masih ditagih oleh perusahaan-perusahaan leasing. Mereka tetap harus membayar cicilan kendaraan kendati Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyatakan bahwa kredit kendaraan roda dua dan roda empat bakal ditangguhkan cicilannya selama setahun sehubungan wabah virus corona.
“Itu terlihat tergesa-gesa, panik dengan keadaan. Tanpa komunikasi dengan OJK dan dunia perbankan. Seharusnya seorang pemimpin dalam situasi panik mampu mengontrol dirinya untuk tidak membuat kebijakan yang bersifat reaktif," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (29/3).
Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu menilai kebijakan yang tidak sesuai dengan kenyataan tersebut juga semakin memperlihatkan buruknya jiwa leadership dan manajemen administrasi pemerintahan Jokowi-Maruf.
"Harusnya begitu kebijakan sudah diluncurkan, bawahannya seperti Menkeu dan institusi keuangan lainya seperti OJK, BI, dan pimpinan perbankan segera merespon. Ternyata itu tidak terjadi,” tuturnya.
“Ini juga artinya Jokowi mulai tidak didengar," pungkas Ubedilah.[ida]
- Polri Turunkan 148.211 Personil Amankan Operasi Ketupat 2023
- Meski Tema Hankam, Kang Tamil: Belum Tentu Prabowo Menang Debat
- Anies Janji Anggaran Riset Nasional Naik Bila Jadi Presiden
