Pemerintah akan membayar utang pupuk subsidi sebesar Rp1 triliun kepada PT Pupuk Indonesia (Persero), setelah audit rampung.
- SP PLN Apresiasi Sikap Tegas Prabowo Tolak Power Wheeling
- Selama Triwulan I 2022, Ekspor Indonesia ke Tiongkok Naik 32,32 Persen
- Uang Beredar Tembus Rp8,739 Triliun pada Periode Pemilu 2024
Baca Juga
Hal tersebut dikatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menjawab pertanyaan awak media mengenai permasalahan pupuk dengan PT Pupuk Indonesia.
"Ya kurang bayar karena kalau sudah diaudit, rampung, pasti dibayar. Kamu harus ngerti mekanisme itu,"kata Jokowi di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/4).
Dalam keterangannya Jokowi mengatakan bahwa pembayaran subsidi tidak dilakukan setiap waktu, melainkan melalui mekanisme yang telah diatur.
"Penagihan harus oke dulu, baru selesai, baru dibayar," jelasnya.
Pernyataan itu dikeluarkan Jokowi setelah Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi mengungkap bahwa pemerintah berutang Rp1 triliun untuk subsidi pupuk.
Awalnya pemerintah berutang sekitar Rp17 triliun, namun sudah dibayar Rp16 triliun hingga akhir 2023 kemarin.
Sehingga, pemerintah masih berutang Rp1 triliun, karena Pupuk Indonesia masih mengalami kekurangan dalam dokumen pembayaran, yang membuat pemerintah tidak bisa mentransfer. 
- M Taufiq Menang di MA Lawan Jokowi: Ekspor Pasir Laut Dilarang Lagi!
- Legislator Golkar Endus Ada Konflik Kepentingan di Pupuk Indonesia
- Jika Haji Isam Masuk PPP, Jokowi Berpotensi Jadi Caketum
