Tolak Kenaikan BBM, Ratusan Mahasiswa Geruduk Kantor DPRD Lubuklinggau

Aksi demo ratusan mahasiswa di gedung DPRD Lubuklinggau. (ist/RmolSumsel.id)
Aksi demo ratusan mahasiswa di gedung DPRD Lubuklinggau. (ist/RmolSumsel.id)

Demo menolak kenaikan BBM dilakukan ratusan mahasiswa di Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan dengan menggeruduk kantor DPRD, Senin (5/9/2022).


Aksi tersebut dijaga ketat personel kepolisian mulai dari awal hingga akhir. Para pendemo sempat mengancam akan masuk kedalam ruang paripurna jika tidak ada anggota dewan yang menemui mereka. Hingga akhirnya pendemo diizinkan masuk ke ruang sidang dengan pengawalan polisi dan diterima oleh beberapa anggota dewan. 

Koordinator Aksi, Tomi Hendra menegaskan sebelum tanggal 1 September sudah ada isu kenaikan harga BBM. Isu itu tentu membuat masyarakat panik hingga pada 30-31 Agustus kemarin sudah terjadi antri panjang di SPBU. 

"Ternyata di prank, tidak ada kenaikan," tegas Tomi. 

Hingga pada Sabtu (3/9/2022) pemerintah akhirnya benar-benar menaikan harga BBM. "Efeknya ke pertanian, transportasi dan kebutuhan pokok naik, satu jam setelah BBM naik," jelasnya.

Sehingga dengan begitu mahasiswa menilai kebijakan pemerintah sangat tidak pro rakyat. 

"Jadi Bangkit Lebih Kuat Pulih Lebih cepat yang dikatakan presiden itu zonk. Omong kosong dan bohong," ungkapnya. 

Selain menolak kenaikan harga BBM, mahasiswa juga menyampaikan aspirasi yakni menolak kenaikan tarif dasar listrik. Dan oleh pemerintah ternyata sudah dilakukan pada Juni lalu. 

Kemudian meminta pemerintah dan penegak hukum memberantas mafia migas. Itu berangkat dari alasan pemerintah menaikan BBM karena subsidi tidak tepat sasaran. 

"Artinya perlu pengawasan di lapangan agar tidak terjadi penyalahgunaan BBM Subsidi," katanya.

Terakhir peserta aksi meminta agar pemerintah mengendalikan harga bahan pokok yang saat ini terjadi akibat efek kenaikan BBM. 

Sementara itu Anggota Fraksi Demokrat DPRD Kota Lubuklinggau, Taufik Siswanto mengapresiasi aksi mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM. Dan sesuai instruksi partai, pihaknya juga menolak.

" waktunya tidak tepat untuk menaikan harga BBM. Tidak tepat karena kita sudah dua tahun pandemi," katanya.

Sama halnya disampaikan anggota DPRD Fraksi  PKS, Agus Hadi yang juga sepakat untuk menolak. "Kalian sudah mendengar bahwa PKS sejak beberapa hari yang lalu menolak kenaikan BBM," katanya.

Yulian, Fraksi Partai Golkar mengatakan persoalan ini sudah nasional, golkar sepakat menolak kenaikan BBM. "Kami mendukung aspirasi mahasiswa dan akan diperjuangkan sampai ke pusat," katanya. 

Para anggota yang hadir akhirnya menandatangani tuntutan mahasiswa. Dan berjanji akan memperjuangkan aspirasi ke DPRD Provinsi, DPR RI serta Pemerintah Pusat. 

Menyikapi mengenai mafia migas, Kapolres Lubuklinggau AKBP Harissandi menjelaskan kalau Pertamina saat ini sudah ada aplikasi My Pertamina. Dan supaya diterapkan serta diikuti oleh masyarakat. Karena dalam aplikasi itu kendaraan tidak bisa berulang-ulang melakukan pengisian BBM. 

Kata Kapolres, kendaraan yang boleh mengisi BBM subsidi juga sudah ada aturannya. Mobil mewah tidak bisa mengisi BBM subsidi. Tujuan My Pertamina agar subsidi tepat sasaran.

"Kemudian mobil masyarakat, hanya boleh mengisi BBM sebanyak 60 liter saja," pungkasnya.