Pemerintah diminta tidak terburu-buru melakukan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) tehadap produk pertanian.
- Kenaikan PPN 12 Persen Bikin Rakyat Makin Sulit
- Kementerian Keuangan Tegaskan Pendidikan dan Sembako Bukan Target PPN
- Soal Sembako Kena PPN, APPSI Sebut Negara Sedang Bokek
Baca Juga
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamudin mengingat hampir semua produk pertanian yang akan dikenai pajak merupakan produk pertanian yang masih diimpor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
“Kami memaklumi pilihan Pemerintah menetapkan kebijakan pajak secara progresif hingga pada komoditas pertanian. Pada komoditas tertentu khususnya perkebunan dan kehutanan saya kira itu wajib, namun jika PPN itu dikenakan pada komoditas pangan yang notabene kita masih impor, rasanya kebijakan ini harus ditinjau kembali,” ujar Sultan, Senin (11/4).
Menurut Sultan, komoditas pertanian pangan seperti jagung, singkong dan lainnya adalah produk yang hingga saat ini belum sepenuhnya mampu diproduksi secara efektif dan efisien oleh petani di tanah air, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.
“Kami mengapresiasi upaya Pemerintah dalam meningkatkan produktivitas produk pangan dengan berbagai subsidi dan bantuan alat dan mesin pertanian selama ini. Tapi faktanya pada beberapa produk pangan yang dikenai PPN masih kita impor seperti jagung dan gula. Jangan sampai kebijakan ini justru menjadikan produktivitas produk-produk pertanian tersebut semakin anjlok,” tutur senator asal Bengkulu itu.
Mantan Ketua HIPMI Bengkulu ini menambahkan, DPD RI ingin Pemerintah lebih selektif dalam menentukan objek pajak dalam konteks produk pertanian.
Jika skala usaha pertaniannya adalah industri, tentu tidak menjadi masalah. Namun untuk petani gurem atau petani kecil aturannya diminta untuk ditinjau kembali.
“Harus diseleksi secara tepat kelompok mana saja yang dikenakan pajak, jangan dipukul rata. Kami khawatir, aturan pajak ini akan berdampak langsung pada meningkatnya inflasi bahan pangan dan dalam jangka panjang signifikan menekan nilai tukar petani,” tukasnya.
- Kenaikan PPN 12 Persen Bikin Rakyat Makin Sulit
- Harga TBS Anjlok Imbas Larangan Ekspor CPO, Sultan Minta Petani Sawit Diberikan Kompensasi
- Kritik Larangan Ekspor CPO, Sultan: Rugikan Petani dan Daerah Penghasil Sawit
