Kebijakan Presiden Joko Widodo menutup keran ekspor CPO dan minyak goreng dengan tujuan menstabilkan harga minyak goreng di pasaran menuai pro dan kontra.
- DPR RI Minta Pemerintah Selamatkan Petani Sawit Rakyat
- Petani Sawit di Sumsel Terancam Gulung Tikar Akibat Larangan Ekspor
- Ini 5 Alasan HKTI Desak Jokowi Revisi Kebijakan Larangan Ekspor CPO
Baca Juga
Salah satu yang menyayangkan kebijakan Presiden itu datang dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), Sultan B Najamudin.
“Kami mengapresiasi upaya Pemerintah untuk menjaga daya beli dan menstabilkan harga minyak goreng juga bahan pokok lainnya. Namun jika upaya itu dilakukan dengan pendekatan kebijakan yang tidak fair dan berlebihan, tentu akan menimbulkan masalah baru lainnya di level petani dan daerah,” ujar Sultan.
Menurut Sultan, kebijakan menutup total keran ekspor sangat berbahaya bagi reputasi dagang RI di pasar global, khususnya bagi para eksportir.
Pemerintah sebaiknya mengutamakan untuk menjaga keseimbangan kebutuhan domestik dan memenuhi permintaan pasar ekspor yang akan berpengaruh langsung pada posisi neraca perdagangan Indonesia.
“Dalam hal ini kami percaya bahwa tujuan Pemerintah adalah baik, terutama pascaditetapkannya beberapa tersangka mafia minyak goreng dari pihak kementerian terkait dan beberapa pengusaha. Namun kebijakan ini tidak akan signifikan mempengaruhi nilai tukar petani dan gejolak ekonomi di daerah penghasil sawit,” tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.
- Jokowi Komentari soal Seruan "Adili Jokowi": Ekspresi Kalah Pilpres
- Jawab Tantangan, Said Didu Beberkan 5 Klaster Dugaan Korupsi Jokowi
- Sederet "Dosa" Jokowi di Tengah Tuduhan Tokoh Terkorup Dunia
