Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman ikut sumbang pendapat soal wacana penundaan Pemilu 2024.
- JMSI Aceh Luruskan Framing Negatif Pengawal Firli Bahuri Intimidasi Wartawan
- Fadli Zon Sebut Anggaran Kartu Pra Kerja Diberikan Untuk Insentif Nakes
- Permudah Penanganan Pelanggaran Pemilu, Bawaslu Luncurkan Aplikasi SiGapLapor
Baca Juga
Pria yang kini menjadi Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu khawatir dengan dampak yang timbul jikalau masa jabatan Presiden Joko Widodo ditambah alias diperpanjang.
Menurut Sohibul, hal tersebut akan menjadi preseden buruk, lantaran bisa menjadi acuan presiden berikutnya dengan mudah mengubah konstitusi sesuai dengan kepentingannya.
“Ini membuat demokrasi kita makin sulit konsolidasi. Bisa jadi kita terjebak pada failed state (negara gagal). Semoga kita tidak main-main,” kata Sohibul dalam unggahan di akun Twitternya, Sabtu malam (26/2).
Sementara itu, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra juga mengingatkan bahwa menunda Pemilu 2024 bisa memicu meluasnya konflik politik.
“Kalau asal tunda pemilu dan asal perpanjang masa jabatan para pejabat negara tersebut, tanpa dasar konstitusional dan pijakan hukum yang kuat, maka ada kemungkinan timbulnya krisis legitimasi dan krisis kepercayaan. Keadaan seperti ini harus dicermati betul, karena ini potensial menimbulkan konflik politik yang bisa meluas kemana-mana," ujar Yusril. 
- Khofifah Gabung ke TKN, Gibran Yakin Kuasai Suara di Jatim
- Anies Buka Debat Pakai Bahasa Isyarat, Ini Artinya
- IKAPPI: Pencabutan Larangan Ekspor CPO Bukti Kegagalan Menteri Teknis Jokowi
