Anggaran Kartu Prakerja seharusnya diberikan langsung kepada rakyat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau untuk insentif tenaga kesehatan (nakes).
- Di Forum COP-28, Fadli Zon: Perang di Gaza Bukan Hanya Kejahatan Kemanusiaan, tapi Juga Lingkungan
- Anak Buah Menkeu Tak Terima Bosnya Dikuliti, Fadli Zon Umbar Bobroknya Fundamental Ekonomi Era Jokowi
- Kehadiran Bjorka Menunjukkan Kelemahan Kemenkominfo
Baca Juga
Begitu saran yang disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menanggapi pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menambah anggaran Kartu Prakerja menjadi Rp 30 triliun.
"Ini Program Kartu Prakerja tak jelas, buang-buang uang untuk pelatihan, padahal bisa gratis," ujarnya di akun Twitter @fadlizon, Minggu (18/7).
Padahal, kata Fadli, anggaran Kartu Prakerja bisa lebih bermanfaat jika diberikan langsung kepada rakyat yang terkena PHK ataupun untuk insentif para nakes yang menjadi garda terdepan dalam penanganan pasien yang terpapar Covid-19.
"Sebaiknya uang Kartu Prakerja langsung diberikan pada mereka yang terkena PHK atau kasih insentif nakes dan bayar utang rumah sakit," pungkas Fadli.
Dalam konferensi pers virtual yang digelar pada Sabtu malam (17/7), Sri Mulyani menyampaikan akan menambah anggaran untuk program Kartu Prakerja sebesar Rp 10 triliun.
"Kami akan tambahkan Rp 10 triliun lagi, sehingga program kartu prakerja tadi bisa menambah 2,8 juta peserta, sehingga total anggaran menjadi Rp 30 triliun dengan total 8,4 juta (peserta)" kata Sri Mulyani. 
- AJI Indonesia Kecam Tindakan Union Busting Solidaritas Pekerja CNN Indonesia
- Tiktok Bakal PHK Karyawan di Divisi Operasional dan Marketing Secara Global
- Penjualan Turun, Tesla PHK Massal Karyawannya di AS
