Penerbitan regulasi pengelolaan hasil sedimentasi di laut melalui Peraturan Pemerintah (PP) 26/2023 dinilai tidak transparan dan minim partisipasi publik. Penyusunan PP yang terkesan sepihak dikhawatirkan hanya berorientasi ekonomi dan penerimaan negara, tetapi melupakan pertimbangan ekologi.
Menurut anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Yessy Melania, aturan itu perlu dikaji ulang dengan pelibatan publik.
"Regulasi ini kami pikir harus melibatkan lintas kementerian/lembaga,” ujar Yessy seperti dikutip redaksi melalui keterangan resminya, Rabu (13/6).
Dia melanjutkan, peraturan tersebut menjadi polemik karena dikhawatirkan berdampak pada kerusakan ekosistem, ekologi, serta terganggunya jalur pelayaran.
"Mohon jadi perhatian Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk dikaji ulang dan mendorong adanya pelibatan publik,” sambung Legislator Nasdem dari Dapil Kalimantan Barat II ini.
- Nyalon Bupati Lahat, Politisi PKB Andriansyah Ambil Formulir ke Nasdem dan Demokrat
- Pasangan Enos-Yudha Kembalikan Berkas Pendaftaran ke NasDem
- Enos-Yudha Berpotensi Kembali Berpasangan di Pilkada OKU Timur, Sudah Ambil Formulir di Enam Parpol
