Komisi X DPR dan Kemendikbud sepakat pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2020 dihapus atau ditiadakan untuk melindungi siswa dari paparan virus corona jenis baru, COVID-19.
- Belum Kantongi Sertifikat, Kepala Sekolah Diberi Waktu Maksimal 4 Tahun untuk Mengurusnya
- Siswa MAN 3 Palembang Sabet 16 Medali Singapore Science Olympiad, Ini Rinciannya
- Belajar Sambil Bermain, Ratusan Siswa TK IT Rabbani Serbu Markas Damkar
Baca Juga
Informasi tersebut disampaikan Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda.
"Dari hasil rapat konsultasi DPR dan Kemendikbud, disepakati jika pelaksanaan UN SMP dan SMA ditiadakan, untuk melindungi siswa dari COVID-19," ujar Syaiful Huda dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (24/3).
Kesepakatan itu didasarkan atas penyebaran COVID-19 yang kian masif. Padahal jadwal UN SMA harus dilaksanakan pada 30 Maret, begitu juga UN SMP yang harus dijadwalkan paling lambat akhir April mendatang.
"Penyebaran wabah COVID-19 diprediksi akan terus berlangsung hingga April, jadi tidak mungkin kita memaksakan siswa untuk berkumpul melaksanakan UN di bawah ancaman wabah COVID-19 sehingga kami sepakat UN ditiadakan," ujar dia.
Huda mengatakan saat ini Kemendikbud mengkaji opsi pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) sebagai pengganti UN.
Kendati demikian opsi tersebut hanya akan diambil jika pihak sekolah mampu menyelenggarakan USBN dalam jaringan (daring).
"Kami sepakat bahwa opsi USBN ini hanya bisa dilakukan jika dilakukan secara daring, karena pada prinsipnya kami tidak ingin ada pengumpulan siswa secara fisik di gedung-gedung sekolah," ujar dia.
Jika USBN via daring tidak bisa dilakukan, maka muncul opsi terakhir yakni metode kelulusan akan dilakukan dengan menimbang nilai kumulatif siswa selama belajar di sekolah.
Untuk tingkat SMA dan SMP maka kelulusan siswa akan ditentukan melalui nilai kumulatif mereka selama tiga tahun belajar.
Pun juga untuk siswa SD, kelulusan akan ditentukan dari nilai kumulatif selama enam tahun mereka belajar.
"Jadi nanti pihak sekolah akan menimbang nilai kumulatif yang tercermin dari nilai rapot dalam menentukan kelulusan seorang siswa, karena semua kegiatan kurikuler atau ekstrakurikuler siswa terdokumentasi dari nilai rapor," kata dia terkait kebijakan UN 2020 dihapus.
- Pendaftaran KIP Kuliah 2022 Kembali Dibuka, Simak Syarat dan Cara Daftarnya
- Pemkab Muratara Terima Penghargaan Anugerah Merdeka Belajar Kemendikbudristek
- PJJ di Palembang Diperpanjang Lagi, Sekolah Hanya Ikuti Peraturan