Sekda Palembang Sebut Kendala Pelaksanaan RKPD

Sekda Palembang, Ratu Dewa. (Dokumen RMOLSumsel.id)
Sekda Palembang, Ratu Dewa. (Dokumen RMOLSumsel.id)

Sekretaris Daerah (Sekda) Palembang, Ratu Dewa menyampaikan harapannya terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palembang untuk tahun 2023. Menurutnya, program prioritas yang terangkum dalam RKPD tersebut harus dilakukan secara bersama.


Hal tersebut ia sampaikan pada forum konsultasi publik terkait RKPD tahun 2023 di Kantor Walikota Palembang, Senin (21/2).

"Hal ini sering kali terkendala karena kurangnya sinergitas antar OPD (Organisasi Pemerintah Daerah). Oleh sebab itu, harapannya adalah koordinasi antar OPD tersebut bisa kuat agar bisa tercapai," kata Dewa.

Dewa menjelaskan bahwa terdapat lima program prioritas yang dirancang dalam RKPD Kota Palembang 2023. Mulai dari percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem dan stunting, pemulihan ekonomi pasca pandemi, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang madani dan berprestasi, peningkatan infrastruktur yang merata dan pelestarian lingkungan serta penanggulangan bencana, hingga optimalisasi reformasi birokrasi dan stabilitas polhukhankam.

Hal tersebut ternyata tidak berbeda jauh dengan program prioritas RKPD yang tengah berjalan saat ini. Meskipun begitu, Dewa menjelaskan bahwa pada tahun 2023, akan ada penekanan lebih terkait pencapaian target dari lima program prioritas tersebut.

"Meskipun program tersebut tengah dilakukan saat ini dan akan lagi di tahun depan, tentu ada penekanan lebih kedepannya," ujarnya.

Oleh sebab itu, Dewa mengharapkan sinergitas yang kuat dari para OPD terkait dalam mencapai target tersebut. 

"Setelah ini, bakal ada pembahasan secara mendetail dari OPD dan beberapa lembaga terkait. Disitu saya ingin kita kompak," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Palembang, Harrey Hadi bahwa kerjasama antar OPD sangat diperlukan.

Menurutnya, meskipun permasalahan terkait program prioritas tersebut kerap dilakukan. Namun sudah terlihat sedikit peningkatan ke arah yang baik.

"Tentu kalau ingin hasil yang maksimal, koordinasi antar OPD harus kuat, mulai dari lintas sektor, lintas lembaga, hingga lintas pembiayaan. Sebab tidak bisa kita hanya mengandalkan APBD untuk persoalan yang besar ini," imbuhnya.

Harrey menyebutkan, salah satu program untuk menurunkan angka kemiskinan yakni betul-betul melakukan pembinaan terhadap UMKM. Menurutnya, dengan meningkatnya giat UMKM, tentu angka kemiskinan dan pengangguran akan mulai turun.

"Jadi memang dibutuhkan kerja yang ekstra dan koordinasi antar OPD terkait," tandasnya.