Sebanyak 200 Mahasiswa Universitas Baturaja (Unbara) melakukan aksi unjuk rasa di halaman gedung DPRD OKU guna mendesak Gubernur Sumsel, Herman Deru untuk segera melantik Penjabat (Pj) Bupati OKU yang hingga saat ini masih dipimpin oleh Pelaksana Harian (Plh), Edward Chandra. Selasa (8/3).
- Genap 25 Tahun, Unbara Bakal Gelar Reuni Akbar dengan 12 Ribu Alumni
- Universitas Baturaja Kembali Cetak 381 Kaum Intelektual di Kabupaten OKU
Baca Juga
Koordinator Aksi sekaligus Wakil Presiden Mahasiswa BEM Unbara, Yegi Mahendra mengatakan bahwa saat ini OKU genap satu tahun dipimpin oleh Plh Bupati yang dinilai menjabat terlalu lama dibandingan beberapa daerah lain di Sumsel.
"Aksi ini dalam rangka memperingati satu tahun jabatan Plh Bupati OKU ke DPRD dengan membawa tuntutan agar gubernur bisa dengan segera mengangkat Pj Bupati, mengingat hal ini telah menyalahi aturan konstitusi bahwa Plh itu maksimal hanya menjabat 2 kali 3 bulan," katanya kepada Rmol Sumsel.
Tidak hanya aksi, mahasiswa yang datang juga turut melakukan pembakaran ban di halaman gedung DPRD sebagai bentuk rasa kecewa mereka atas kebijakan Gubernur Sumsel, Herman Deru yang dianggap terlalu lama mengulur waktu dalam melantik penjabat definitif OKU.
"Kami hanya meminta hal ini untuk diindahkan segera karena di OKU sendiri sudah mulai mengalami defisit anggaran. Sedangkan apabila OKU belum memiliki Pj Bupati, maka hutang kabupaten ini akan terus mengalami peningkatan," tambahnya.
Tidak hanya itu, dia juga menilai akan ada beberapa hambatan bagi para PNS di OKU yang tidak bisa diangkat dan penundaan SK pensiun bagi yang telah masuk waktunya.
"Dalam sektor kedinasan saja setidaknya ada lima dinas yang dipimpin oleh pelaksana tugas, nah ini akan menjadi darurat sebab Plttidak bisa bergerak secara strategis," bebernya.
Setelah melakukan aksi sejak pukul 10.30 WIB, akhirnya Yegi dan bebrapa perwakilan rekan lainnya berhasil masuk ke dalam gedung DPRD yang sebelumnya juga sempat melakukan aksi saling dorong antara mahasiswa dengan anggota pengamanan di gedung wakil rakyat itu.
"Alhamdulillah kami dipersilahkan masuk dengan menerima jawaban langsung dari Wakil Ketua 1 yang menyampaikan bahwa sebelum adanya aksi ini, mereka juga telah melayangkan surat kepada gubernur dan Kemendagri untuk segera melakukan pengangkatan," jelasnya, namun disayangkan hasil yang diterima diterma DPRD bahwa Kemendagri juga tidak bisa mendesak gubernur karena tidak ada hukumnya.
Sehingga pada intinya, Yegi menambahkan, Kemendagri tidak punya wewenang untuk mendesak gubernur dalam mengusulkan nama yang akan menjadi pejabat definitif OKU.
"Pejabat Definitif di OKU sangat diperlukan mengingat Plh ini adalah bupati yang bekerja secara administratif saja secara kasarnya hanya pajangan. Beda dengan Pj yang memiliki wewenang bisa merubah hal-hal yang sifatnya strategis dalam hal alokasi anggaran, pengangkatan dan pemberhentian, dan pemutasian PNS," terang dia.
Terakhir Yegi berharap dengan adanya aksi ini, Herman Deru bisa melek dengan perkara yang menajdi keresahan bersama warga OKU. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Muara Enim yang Pj nya telah dilantik dalam waktu kurang dari satu tahun. "OKU ini kenapa lama, mau dijadikan apa kabupaten ini sebetulnya," tutup dia. 
- Ketua Gerindra Sumsel Berharap Punya Gubernur Perempuan
- Genap 25 Tahun, Unbara Bakal Gelar Reuni Akbar dengan 12 Ribu Alumni
- 6 Rapenda Usulan Pj Gubernur Sumsel Masuk Propemperda
