PT KAI Divre III Palembang Komitmen Atas Penyelesaian dan Pengelolaan Aset Negara

ilustrasi/ist
ilustrasi/ist

PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional (Divre) III Palembang terus berupaya menyelesaikan permasalahan aset negara yang berada di wilayahnya. Berbagai langkah, mulai dari upaya preventif, persuasif, hingga represif, telah diambil untuk mengelola aset negara sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.


Manager Humas PT KAI Divre III Palembang, Aida Suryanti, menjelaskan bahwa dalam penyelesaian permasalahan aset negara, PT KAI memegang prinsip kehati-hatian dengan melakukan berbagai upaya. 

Langkah pertama yang diambil adalah pemetaan batasan tanah yang masuk dalam grondkaart, serta melakukan Memorandum of Understanding (MOU) dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk pensertipikatan aset. PT KAI juga bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, serta TNI dan Polri, guna memastikan pengelolaan aset berjalan sesuai aturan. 

"Selain itu, upaya lain yang dilakukan adalah pemberian kompensasi tali asih kepada warga yang terdampak pengembangan wilayah Kramasan Kertapati," kata Aida Selasa (3/12).

Lebih lanjut Aida menambahkan bahwa pengembangan kawasan Kramasan Kertapati merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN), yang juga menjadi penugasan pemerintah kepada PT KAI dalam mendukung pengangkutan batubara untuk kebutuhan energi nasional, khususnya di wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali.

"Pengembangan Kramasan Kertapati ini sangat penting dalam mendukung distribusi energi nasional. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan penugasan ini sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar Aida.

Ia juga menegaskan bahwa dasar kepemilikan lahan KAI di Kramasan sudah kuat secara hukum, karena terdaftar dalam grondkaart. Aida menjelaskan bahwa setiap tahapan dalam penyelesaian aset negara ini dilakukan dengan prosedur yang ketat. 

"PT KAI Divre III Palembang berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam melaksanakan program strategis nasional, salah satunya dengan membangun fasilitas pendukung yang akan memperlancar distribusi logistik dan mendukung peningkatan perekonomian nasional," pungkasnya.