Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah memandang anggota yang tergabung dalam Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) memiliki ketokohan di mata masyarakat.
- Sosok Almarhum Desmon di Partai Gerindra
- Kritisi Buruh Dukung Ganjar, PKS: Partainya Pengusung Omnibus Law dan Jateng UMP Paling Rendah se-Indonesia!
- Selain Panja TNI-Polri, Pengamat Dorong Pansus Netralitas Pj Kepala Daerah
Baca Juga
Karena itu, Dedi menilai Presiden Joko Widodo perlu mewaspadai gerakan itu apabila ingin citra pemerintahannya tetap terjaga.
"Secara politis melihat member KAMI yang memang tokoh berpengaruh dan punya integritas, presiden perlu mempertimbangkan keberadaanya, sekurang-kurangnya membuka dialog," kata Dedi.
Dalam deklarasi KAMI, turut hadir akademisi Rocky Gerung, pakar hukum tata negara Refly Harun, mantan Sekretaris Kementarian BUMN Said Didu, dan ekonom senior Ichsanuddin Noorsy.
Ada juga MS Kaban, Habib Muhsin Al Atas, Chusnul Mariyah, hingga Sri Bintang Pamungkas.
Menurut Dedi, nama-nama tersebut harus didengarkan keluhannya oleh presiden dibanding buzzer politik dan selebritis terkait kondisi negara saat ini.
"Jika buzzer politik dan selebritis saja bisa dengan mudah dialog di Istana, maka mestinya tokoh-tokoh senior bangsa ini juga perlu didengarkan aspirasi dan nasihat-nasihatnya," kata Dedi.
Dedi memandang apabila para tokoh tersebut diabaikan oleh presiden, maka gerakan mereka bisa menjalar dan menhadi kekuatan besar. Dan Dedi menganggap hal itu sangat riskan terhadap citra pemerintahan Joko Widodo.
"Akan berimbas pada stabilitas kinerja pemerintah jika kelompok penekan lebih besar dari kekuasaan," jelas Dedi.
Di samping itu, Dedi masih menunggu gebrakan KAMI di bawah tangan Din. Sebab, sebuah gerakan baru terhitung apabila berhasil mendorong misinya agar direalisasikan oleh pemerintah.
"Gerakan ini sama seperti gerakan lain yang ditujukan untuk mengontrol kekuasaan dari sisi publik, puncak keberhasilannya tentu jika gagasan dan kritiknya dijadikan rujukan pemerintah, jika tidak maka tidak ada artinya," kata Dedi.
- Diduga Suap Menyuap PBJ, Gubernur Malut Terjaring Tangkap Tangan KPK
- DPR Dikabarkan Bentuk Pansus Angket GOTO
- Pengamat Sebut Berkaca dari Pilpres Capres dan Cawapres Ditentukan di Injury Time
