- Pencalonan Marshel Banjir Kritik, Keputusan di Tangan Rakyat
- Mayoritas Publik Ingin Capres yang Mampu Berikan Kesejahteraan Ekonomi
- Takut Dikiriminalisasi, Gemas Kosgoro Bentengi Mahfud MD Ungkap Pencucian Uang Rp 349 Triliun di Kemenkeu
Baca Juga
Polemik itu hanya ditanggapi enteng oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP) Rokhmin Dahuri. Menurutnya, pernyataan Pramono itu cuma candaan belaka.
"Enggak lah itu joke aja itu. Becanda. Di zaman modern begini Pak Jokowi enggak percaya begitu-begituan," ujar Rokhmin Dahuri usai acara di Hotel Atlet Century Park Senayan, Jakarta kemarin seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (17/2/2020).
Menurut dia, soal candaan itu sebenarnya tidak perlu diperlebar. Ia pun mengaku tidak mempersoalkan candaan yang dilontarkan oleh Pramono Anung itu. Terlebih, candaan tersebut disebut seringkali disampaikan.
"Joke aja, kalau hidup tidak ada humor kan to long one day terlalu lama," ujar Rokhmin.
Sebelumnya, dalam kunjungannya ke Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, pada Sabtu lalu, Pramono menjadi salah satu orang yang melarang Presiden Jokowi ke daerah tersebut.
"Ngapunten (mohon maaf) Kiai. Saya termasuk orang yang melarang Pak Presiden berkunjung di Kediri," ucap Pramono.
Kiai dan santri yang hadir pun tertawa mendengarnya. Pramono sebenarnya tidak serta merta bicara seperti itu. Dia hanya menanggapi sambutan Pengasuh Ponpes Lirboyo, KH. Abdullah Kafabihi Mahrus.
Dalam sambutannya, Kiai Kafabihi Mahrus menjelaskan, Kediri memang daerah wingit (angker) untuk presiden.
"Saya masih ingat, karena percaya atau tidak percaya, Gus Dur setelah berkunjung ke Lirboyo, tidak begitu lama, gonjang-ganjing di Jakarta," lanjut Pramono, memberikan alasan dengan nada becanda.
Sementara untuk Wapres Kiai Ma'ruf Amin, Pramono tidak melarangnya datang ke Kediri. Dia percaya mitos yang dialami Gus Dur itu tidak berlaku bagi wapres. Hadirin lagi-lagi tertawa.[ida]
- Mampu Melengkapi, Yusril Ihza Mahendra Cocok Jadi Cawapres Prabowo
- Erick Thohir Harus Minta Maaf dan Mundur dari Menteri BUMN
- MK Tolak Gugatan UU Cipta Kerja, Pemerintah Gaspol!