PPPK Paruh Waktu Ditolak, Honorer Empat Lawang Desak Pemerintah Pusat Bertindak 

Ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer R2 dan R3 Kabupaten Empat Lawang menggelar aksi demonstrasi di kompleks kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Empat Lawang pada Senin (3/2/2025). 


Mereka menolak kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang dianggap merugikan dan mendesak pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret.  

Aksi tersebut diikuti oleh honorer dari berbagai bidang, seperti guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Mereka menuntut pengangkatan sebagai PPPK penuh waktu tanpa pengecualian. 

Dalam orasinya, Koordinator Aksi, Arteri Ryandi menegaskan, kebijakan PPPK paruh waktu tidak mencerminkan penghargaan terhadap pengabdian para honorer yang telah bekerja bertahun-tahun.  

"Kami menolak status PPPK paruh waktu. Pemerintah harus menunjukkan keadilan dengan mengangkat seluruh honorer R2 dan R3 menjadi PPPK penuh waktu tanpa terkecuali," kata Arteri dengan tegas.  

Selain itu, massa juga menuntut pemerintah untuk menyediakan formasi yang lebih memadai serta alokasi anggaran yang jelas untuk tenaga honorer di Kabupaten Empat Lawang. Mereka mengungkapkan kekecewaan atas ketidakpastian yang selama ini dihadapi.  

"Kami hanya meminta kepastian dan penghargaan atas pengabdian kami. Jangan biarkan kami terus berada dalam posisi yang tidak jelas," tambah Arteri.  

Demonstrasi tersebut mendapat respons dari Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Empat Lawang, Yulius Sugiantara, yang menemui perwakilan demonstran. Dalam dialog tersebut, Yulius berjanji akan membawa aspirasi honorer Empat Lawang ke tingkat pemerintah pusat.  

"Kami memahami keresahan bapak dan ibu. Aspirasi ini akan kami tindak lanjuti sesuai mekanisme yang ada dan kami akan memperjuangkannya di tingkat pusat," ujar Yulius di hadapan massa.