Partai politik diminta untuk tidak memunculkan kegaduhan menyusul adanya rencana perombakan Kabinet Indonesia Maju yang disampaikan Presiden Joko Widodo.
- PPP Gelar Rapimnas Usai Putusan Sengketa Pileg
- KPU Diduga Tambah Suara Garuda di Aceh II, PPP Tuntut Hasil Pileg Dibatalkan
- Kader PPP Diminta Waspadai Pemecah Belah Partai Ka'bah
Baca Juga
Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani mengatakan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden yang tidak boleh dikompori oleh partai politik. Meskipun parpol koalisi pemerintah.
"Soal reshufle dan siapa menteri yang mau direshuffle itu wilayahnya Presiden Jokowi. Sebaiknya parpol koalisi tidak usah turut membahas soal reshuffle ini, biar tidak jadi gaduh di antara sesama parpol koalisi,” kata Arsul Sani kepada wartawan, Jumat (14/10).
Ia meminta masyarakat mempercayakan perombakan kabinet ini kepada Presiden Joko Widodo. Pun berharap adanya reshuffle kabinet ini bisa memberikan perekonomian yang baik bagi rakyat.
"Kita percayakan saja kepada Presiden karena memang hak prerogatif beliau," ucapnya.
"PPP berharap dalam situasi di mana kehidupan perekonomian kita bisa jadi akan menghadapi masa sulit, maka kekuatan politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan lebih baik saling menahan diri terkait dengan posisi-posisi kabinet,” tutupnya.
- PPP Gelar Rapimnas Usai Putusan Sengketa Pileg
- KPU Diduga Tambah Suara Garuda di Aceh II, PPP Tuntut Hasil Pileg Dibatalkan
- Anak Kiai Gerentam Maju Pilkada Muara Enim, Ambil Formulir Pendaftaran di Sejumlah Parpol