Komitmen Penjabat Kepala Daerah untuk bersikap netral pada Pemilu 2024 diragukan Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli.
- Menakar Peluang Pj Kepala Daerah di Pilkada Serentak
- Warga Lahat Minta Copot Pj Bupati, Cerminan Masalah Penunjukkan Kepala Daerah?
- Mendalami Penunjukkan Penjabat Kepala Daerah di Sumsel, Mendagri Diminta Segera Turun Tangan [Bagian Keenam]
Baca Juga
Keraguan ini bukan tanpa alasan. Menurut Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu, netralitas Penjabat (Pj) Kepala Daerah sulit dipegang karena mereka ditunjuk langsung Presiden Joko Widodo.
"Pasalnya para Penjabat Kepala Daerah dipilih dan ditunjuk oleh Presiden. Jadi sulit untuk bisa netral. Apalagi Presiden secara terang-terangan terlihat ikut cawe-cawe," kata Taufik, berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (21/11).
Sejak awal, legislator PKS itu menyarankan pemilihan Pj Kepala Daerah dipilih langsung oleh DPRD. Hal ini untuk mencegah kepala daerah titipan pemerintah pusat.
"Kalau sistem yang sekarang, semua Penjabat Kepala Daerah secara politik akan condong pada pandangan politik presiden," pungkas Taufik Zoelkifli.
Dugaan ketidaknetralan aparat pemerintah kembali mencuat usai dokumen yang diduga adalah Pakta Integritas Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso, yang salah satu poinnya mendukung kemenangan Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024, ramai dibicarakan publik.
Pakta Integritas itu ditandatangani bekas Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen TNI TSP Silaban dan Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso, pada Agustus 2023. 
- PKS Tawarkan Nasir Djamil Pendamping Mualem pada Pilgub Aceh 2024
- Menakar Peluang Pj Kepala Daerah di Pilkada Serentak
- Oposisi atau Koalisi, PKS Tetap Pertahankan Program Pro Rakyat
