Permasalahan pemangkasan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang mendapat perhatian dari DPRD Sumsel.
- Prabowo Bakal Luncurkan Program Govtech, Potensi Hemat Anggaran Rp100 Triliun
- Revisi UU TNI dan UU Kejaksaan Ancam Supremasi Sipil
- Prabowo Ingin Tiket Pesawat Murah, Bos Susi Air Kasih Syarat Ini
Baca Juga
Politisi di parlemen meminta masalah tersebut jangan sampai membuat mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang mengalami drop out (DO) secara massal karena belum melakukan pembayaran uang kuliah.
“Atas apa yang terjadi di UIN saya rasa ini harus segera dicarikan solusinya, jangan sampai ada DO massal. Bila ada lapran dari mahasiswa yang masuk, kami di DPRD siap untuk memfasilitasi," kata Wakil Komisi V DPRD Sumsel Syaiful Padli, Kamis (10/2).
Dia menyampaikan kasus seperti ini sangat perlu penyelesaian yang serius, khususnya dari internal kampus itu sendiri. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sebagai perwakilan mahasiswa juga diharapkan dapat terlebih dahulu melakukan koordinasi terkait solusi yang nantinya akan disampaikan kepada rektorat. Tanpa harus ada aksi anarki.
“Mereka (BEM) harus memfasilitasi ke pihak rektorat tentunya tidak dengan cara-cara yang anarki sehingga dicarikan solusi untuk mahasiswa" tambahnya.
Menurut Syaiful, kasus tersebut hampir sama dengan yang menimpa mahasiswa Unsri beberapa waktu lalu. Nantinya, Syaiful menyanggupi untuk melakukan pemanggilan kepada pihak kampus mengenai persoalan ini. Sebab dia mengaku turut prihatin apabila mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan harus terputus studinya.
"Kalau di UIN ada perwakilan mahasiswa yang datang kepada kami, insyaAllah bisa dipanggil pihak rektorat mencari solusinya seperti Unsri kemarin," lanjutnya.
Senada, Gubernur Sumsel Herman Deru juga menyampaikan apabila persoalan UKT tersebut berkenaan dengan dampak Covid-19, maka nantinya akan dilakukan komunikasi bersama.
"Kalau memang diperlukan untuk masalah UKT nanti akan dikomunikasikan untuk diberikan bantuan," tandasnya. 
- Enam Rumah Rusak, DPRD Sumsel Minta Dishub Tindak Tegas Pemilik Tongkang
- Pansus DPRD Sumsel Desak Pemprov Validasi Data Perkebunan Sawit
- DPRD Sumsel Desak Gubernur Kaji Ulang Kegiatan di Buffalo Center Rambutan
