Hasil quick count yang menunjukkan posisi pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 2, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, berada di posisi terakhir tak langsung membuat kubu partai patah arang. Bahkan, Plt Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, enggan terlibat perang opini sebelum hasil suara resmi Pilpres 2024 diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
- Mantan Bupati Musi Rawas Maju Caleg DPRD Sumsel 2024
- Kampanye di Lubuklinggau, Anies Yakin Warga Sumsel Berada di Pihak Perubahan
- MKMK Mengebiri Hak Konstitusional Anwar Usman
Baca Juga
Mardiono mengatakan, pihaknya tidak ingin cepat mengambil kesimpulan sebelum ada pengumuman resmi siapa pemenang Pilpres 2024. Pasalnya, ia teringat peristiwa Pilpres 2019 lalu, di mana ada salah satu kontestan yang sujud syukur merasa menang namun ternyata kalah.
“Jadi, kita tidak mau menggunakan perang opini atau pembentukan opini di tengah-tengah publik. Karena kita juga punya pengalaman dari mulai Pemilu 2014 dan 2019. Bagaimana ada pasangan yang melakukan sujud syukur dan syukuran, menyatakan kemenangannya. Kemudian ternyata pada akhirnya itu kalah,” kata Mardiono di Posko Pemenangan Ganjar-Mahfud, Jalan Teuku Umar Nomor 9, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu sore (14/2).
Atas dasar itu, Mardiono menegaskan, pihaknya masih menunggu hasil resmi penghitungan internal yang masih berjalan di KPU hingga saat ini. Terlebih, ada dugaan mengenai kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif terjadi pada Pemilu 2024.
“Masing-masing partai politik seperti di PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo memiliki pusat tabula?? nasional yang setiap TPS berita acara hasil penghitungan yang ditandatangani oleh semua partai politik,” tuturnya.
“Peserta pemilu itu, lalu secara manual, sementara difoto dikirim ke pusat tabulasi dan setelah dipurnakan nanti C1 aslinya akan dikirimkan ke pusat. Itu sebagai benteng hukum untuk mengawal demokrasi yang jujur, adil, dan sepadan,” demikian Mardiono. 
- Pesan Mahfud MD ke Prabowo: Benahi Hukum
- Koalisi PKS dan PKB Berlanjut di Pilkada
- Ini 5 Poin Sikap PDIP Terhadap Putusan MK
