Pj Bupati Muara Enim Ahmad Rizali Somasi dan Beri Peringatan ke RMOL ID Soal Berita Pilkada Muara Enim

Pj Bupati Muara Enim Ahmad Rizali dalam kesempatan operasi pasar di Muara Enim, Maret 2024 lalu. (Prokopim ME/rmolsumsel)
Pj Bupati Muara Enim Ahmad Rizali dalam kesempatan operasi pasar di Muara Enim, Maret 2024 lalu. (Prokopim ME/rmolsumsel)

Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim Ahmad Rizali yang juga Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel itu, melayangkan somasi kepada media RMOL.ID.


Somasi itu dilayangkan oleh Rizali yang bertindak selaku Pj Bupati Muara Enim melalui kuasa hukumnya Sairnudin SH dan Ali Hanapiah SH tertanggal 20 Juni 2024. Dalam somasi itu disebutkan, Kantor Berita Politik RMOL.ID pada tanggal 12 Juni 2024 telah menerbitkan berita online berita Pilkada Muara Enim 2024 berjudul "Para Calon Bupati Muara Enim Belum Ada yang Pantas di Mata PKS"

Menurut surat somasi tersebut, terdapat statement yang menyatakan "ada pula Ahmad Rizali yang saat ini menjabat sebagai Pj Bupati Muara Enim sempat dilaporkan ke Kejagung oleh LSM DPD KPKN Sumsel setelah diduga melakukan penggelapan dalam jabatan Kepala Dinas Perdagangan Sumsel"

Terkait hal itu, melalui kuasa hukumnya tadi Rizali mengaku belum pernah dihubungi secara langsung ataupun via telepon untuk klarifikasi berita yang dipublikasikan oleh laporan Agus Dwi itu. 

Melalui kuasa hukumnya pula, Rizali menilai publikasi berita itu belum tentu kebenarannya, sehingga merasa dirugikan dan tercemar nama baiknya. Sehingga selaku Pj Bupati Muara Enim, Rizali memberi peringatan untuk menghapus berita tersebut paling lambat 2x24 jam setelah surat itu disampaikan. 

Jika tidak, melalui kuasa hukumnya, Rizali akan melakukan tindakan hukum melalui jalur pidana maupun perdata sesuai ketentuan undang-undang apabila peringatannya terhadap kantor berita RMOL.ID. 

Massa Aliansi Aktivis Sumatera Selatan (AASS) menggelar aksi demo di halaman kantor Gubernur Sumsel, Selasa (5/3/2024) lalu. (rmolsumsel)

Ahmad Rizali Pernah Didemo Aktivis Anti Korupsi Sumsel, Dinilai Anti Kritik

Dalam penelusuran, berita yang dimaksud oleh Rizali dalam somasinya kepada RMOL.ID  yakni: https://rmol.id/politik/read/2024/06/12/623991/para-calon-bupati-muara-enim-belum-ada-yang-pantas-di-mata-pks

Berita itu diketahui mengulas sejumlah nama yang disebut akan maju sebagai calon bupati Muara Enim pada Pilkada serentak mendatang. Ahmad Rizali digadang sebagai salah satu calon yang juga sempat disebut telah mendapat dukungan dari PDI perjuangan dan beberapa partai lain.

Pemberitaan yang ditulis oleh RMOL.ID itu diketahui mengulas sudut pandang dari Ketua PKS Muara Enim dan Pengamat Politik Sumsel Bagindo Togar. Di sisi lain, berita itu juga mengulas pemberitaan terkait para calon bupati Muara Enim yang muncul di berbagai situs, salah satunya terkait pelaporan Rizali ke Kejagung pada Februari 2024 lalu, oleh salah satu lembaga aktivis anti korupsi. 

Lantaran inilah, Rizali kemudian melaporkan balik aktivis anti korupsi itu ke Mapolda Sumsel yang kemudian disikapi kritis oleh masyarakat. Salah satunya oleh Massa Aliansi Aktivis Sumatera Selatan (AASS) menggelar aksi demo di halaman kantor Gubernur Sumsel, Selasa (5/3/2024) lalu. 

Massa mendesak pencopotan Pj Bupati Muara Enim Ahmad Rizali untuk dicopot karena dinilai sebagai pemimpin yang anti kritik. Selain aktivis Sumsel Sanusi, salah satu pendemo yang lain, Iqbal Tawakal saat itu juga menyebutkan bahwa pihaknya menilai Ahmad Rizali, sewenang-wenang dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Pj Bupati Muara Enim diduga telah mencederai demokrasi dengan tindakan melakukan ancaman dengan melaporkan kawan kami dari elemen insan pers dan penggiat anti korupsi ke Polda Sumsel, lantaran adanya pengaduan Masyarakat terhadap laporan dugaan korupsi di Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel 

Bahkan Dodo Arman yang secara langsung dilaporkan oleh Rizali ke Mapolda Sumsel menyebut bahwa apa yang dilakukan oleh Rizali telah menciderai nilai-nilai demokrasi. Sehingga, dia mendesak Pj Gubernur Sumsel, Kapolda Sumsel untuk menghentikan segala macam bentuk kriminalisasi terhadap aktivis, LSM, Ormas dan Wartawan.

“Mendesak Pj Gubernur Sumsel untuk segera memberikan rekomendasi atas pencopotan Pj Bupati Muara Enim kepada Kementerian Dalam Negeri RI yang dinilai telah gagal,” katanya saat itu.