Hak angket DPR RI terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 diyakini bakal kandas di tengah jalan.
- Hubungan PDIP dengan Siapapun Baik, Kecuali Jokowi
- Hasil Audiensi dengan Demonstran Desak Hak Angket Akan Dilaporkan Fraksi PDIP ke Megawati
- Dua Menteri Dipanggil ke Istana, PKB Tegaskan Tetap Gulirkan Hak Angket
Baca Juga
Sinyalemen itu terprediksi, menyusul adanya pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, beberapa waktu lalu.
"Pertemuan antara Jokowi dan Surya paloh memberikan sinyalemen adanya upaya membatalkan proses hak angket di DPR," kata Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan, lewat keterangannya, di Jakarta, Senin (26/2).
Lulusan Magister Ilmu Politik dari Universitas Nasional (Unas) itu juga berpendapat, NasDem bisa menjadi salah satu partai penentu bergulir tidaknya hak angket.
"Bila Nasdem dan partai lain yang hampir setengah suara mayoritas DPR bisa diamankan oleh presiden, artinya proses pengajuan hak angket otomatis tidak terjadi," ujarnya.
Sebab, menurut Iwan, sapaan akrab Hasyibulloh Mulyawan, pengusul hak angket perlu menggalang lebih dari setengah kursi di parlemen luar koalisi.
"PDIP setidaknya butuh 1/2 lebih kursi di DPR, jadi harus merangkul partai-partai di luar koalisi yang mengusung Prabowo-Gibran," jelasnya. 
- PDIP Berpotensi Koalisi dengan PSI Majukan Ahok-Kaesang di Pilgub Jakarta
- Dekati Khofifah, PDIP Siapkan 3 Nama Pendamping di Pilgub Jatim 2024
- Usung Visi Palembang Bebas Banjir, Firmansyah Hadi Ambil Formulir di PDI Perjuangan
