Bantuan sosial (bansos) untk warga terdampak pandemi Covid-19 harus ikut disalurkan oleh pemerintah daerah (pemda).
- Tegas, Wali Kota Copot Kepala Dinas yang Dinilai Asal Bunyi dan Buat Masyarakat Khawatir
- [Lapsus] Defisit PAD, Berpihak Kemana Arah Kebijakan Keuangan Pemkot Palembang?
- DPRD Tak Anggarkan Dana Pemasangan Tiang Pancang Komplek Kantor Gubernur Sumsel, Kok Bisa?
Baca Juga
Begitu salah satu arahan yang disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M. Tito Karnavian, saat mengunjungi Kantor Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Jumat (23/7).
"Jangan hanya mengandalkan anggaran dari pusat meskipun pusat memiliki skema sendiri baik dari ibu mentri sosial, mentri koperasi umkm, menteri tenaga kerja, BUMN, dan lainnya," ujar Tito dilansir Kantor Berita RMOLJateng, Jumat (23/7).
Selain itu, mantan Kapolri ini juga menyampaikan arahan terkait dnegan efektivitas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 yang dimulai sejak 21 Juli hingga 25 Juli mendatang. "ita juga memberikan arahan mengenai strategi pengendalian Covid-19, pelaksanakaan PPKM level 4 ini," imbuhnya.
Selain Kabupaten Bekasi, Tito memastikan dirinya akan mendatangi setiap daerah untuk memastikan penyaluran bantuan sosial dari anggaran daerah dijalankan dengan baik. Berdasarkan catatan Kemendagri, terdapat daerah yang realisasi anggaran bansos maupun BST-nya rendah, bahkan juga ada yang tidak direalisasikan. 
- Lima Kepala OPD Diisi Melalui Lelang Jabatan, Sekda: Dua Masih dalam Proses
- Koneksi Internet Masih Menjadi Kendala Tes SKD CASN
- DPRD Sumsel Pertanyakan Pemkot Palembang Terkait Pembayaran 3 Persil Lahan Fly Over
