[rmo]Hingga sejauh ini kepastian hukum di Indonesia masih diragukan para investor. Karena itu Bank Dunia menyebutkan, Indonesia butuh Omnibus Law untuk mempercepat pemulihan ekonomi.
- Investor Tidak Sampaikan LKPM, Izin Usahanya Dicabut..
- Berganti Pimpinan, Ini Profil Singkat Empat Eksekutif Baru Cargill
- Right Issue Sukses, bank bjb Siapkan Langkah Besar menjadi Elite Bank
Baca Juga
Sehubungan dengan desakan Bank Dunia tersebut, pengamat ekonomi Rahma Gafmi mengaku mendukungnya. Sebab Rahma menilai, omnibus law memiliki banyak sisi positif.
"Saya sepakat karena omnibus law itu banyak sisi positifnya," ujar Rahma di Jakarta.
Rahma seperti diberitakan JPNN.com, menuturkan RUU Cipta Kerja yang merupakan omnibus law sebagai suatu UU sapu jagad.
Sebab, kata dia, RUU itu memperjelas UU hingga peraturan anata pusat dan daerah yang selama ini tumpang tindih.
Dia berkata Indonesia memiliki riwayat membuat peraturan yang sudah ada sehingga, implementasi peraturan menjadi terkendala.
"Jadi kita harusnya dengan omnibus law itu antara peraturan pusat dan daerah itu sejalan," ujarnya.
Di sisi lain, Rahma mengatakan, kejelasan peraturan di Indonesia akan memberi dampak positif.
Dia menyebut investor bakal masuk ke Indonesia karena tidak khawatir akan mengalami hambatan ketika berinvestasi.
"Dengan sejalannya peraturan itu, maka itu akan menciptakan ada daya tarik tersendiri sehingga investor itu punya suatu interested pada Indonesia," ujar Rahma.
Sebelumnya, Bank Dunia menyampaikan Indonesia perlu melakukan reformasi pada tiga hal, salah satunya peraturan.
Bank Dunia menyebut Omnibus Law diperlukan untuk mendukung upaya pemerintah mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. [ida]
- Bank BTN Bidik Recovery Asset Rp1,73 triliun dari Penjualan Rumah Lelang
- TPAKD Kabupaten OKU Diminta Dampingi BUMDes Akses Layanan Lembaga Keuangan
- Ini Ketentuan Operasional LRT Sumsel Selama Puasa Ramadan 1444 H
