Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) mengakui, hingga kini aktivitas dan kontribusi Perusahaan Daerah (PD) Prodexim masih belum maksimal.
- Awal Tahun 2022, Harga Karet di Sumsel Naik Tipis
- Outlet BTN Sediakan Layanan Terbatas Selama Libur Lebaran
- Harga Saham Dua Bank BUMN Ini Catat Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah
Baca Juga
Untuk itu melalui Rapat Paripurna XV DPRD Sumsel, Senin (31/8/2020), Gubernur Sumsel H Herman Deru mengusulkan, agar bentuk badan hukum PD Prodexim diubah. Dari Perusahaan Daerah (Perusda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) yang perubahannya dituangkan dalam bentuk rancangan peraturan daerah (raperda).
"Diharapkan melalui perubahan badan hukum ini nantinya dapat memberi peluang untuk meningkatkan kinerja dan daya saing. Sekaligus memberikan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat di Sumsel ini," kata Herman Deru, dalam pidato penjelasan Gubernur Sumsel terhadap tiga raperda di DPRD Sumsel, Senin (31/8/2020).
Lebih lanjut menurut Deru, perubahan bentuk badan hukum ini sekaligus melaksanakan ketentuan pasal 339 dan pasal 402 ayat (2) Undang Undang (UU) Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 9/2019, yang menyatakan BUMD yang telah ada wajib menyesuaikan dengan UU ini yakni menjadi Perseroda.
Selain raperda perubahan bentuk badan hukum PD Prodexim, juga disampaikan raperda tentang pembentukan BUMD Agri Bisnis dan raperda tentang penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan.[ida]
- Kisah Sedih Mas Bechi dari Ponpes di Jombang
- Politikus PKB Minta Kasus Pencabulan Santri di Jombang Tak Digeneralisir ke Semua Pesantren
- Seorang Pimpinannya DPO Pencabulan, Kemenag Cabut Izin Pesantren Shiddiqiyyah Jombang Jatim
