Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyoroti perihal kebijakan pemerintah yang simpang siur hingga membuat masyarakat bingung dalam bersikap. Salah satunya, kebijakan pelonggaran PSBB, dan banyak dilanggar masyarakat.
- Pencoblosan Ganda, Dua TPS di Musi Banyuasin Bakal Gelar PSL
- Jelang Pemilu, Zulhas Kunjungi Kediaman Prabowo
- Rombongan OTT Kabupaten OKU Tiba di Gedung Merah Putih
Baca Juga
Wakil Ketua Umum MUI Pusat, KH. Muhyiddin Junaidi meminta pemerintah agar memiliki kebijakan yang tegas guna memutus mata rantai virus corona jenis baru (Covid-19).
"Meminta kepada pemerintah agar punya garis komando yang jelas, dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Dan sangat mendesak agar dihindari dari pernyataan-pernyataan, atau kebijakan-kebijakan yang ambigu, yang membuat rakyat semakin bingung," ujar Muhyiddin saat jumpa media secara virtual, Rabu (20/5).
Pihaknya kembali mendesak pemerintah agar mengutamakan nyawa masyarakat dibandingkan harus mengalah dengan Covid-19, lantaran telah melemahkan hampir seluruh sektor ekonomi.
"Kami juga meminta kepada pemerintah, agar mengedepankan keselamatan jiwa raga, nyawa, masyarakat bangsa Indonesia daripada sekedar penyelamatan ekonomi," tambahnya.
Muhyiddin menilai adanya kebijakan membuka seluruh moda transportasi yang membuat masyarakat membludak di sejumlah tempat hilir mudik, merupakan kebijakan yang ingin membantu para pengusaha di bidang transportasi agar tidak merugi.
"Maka harusnya, pemerintah sesuai dengan prinsip agama Islam, maqashid syariah adalah menjaga keselamatan nyawa lebih diutamakan, daripada memperbaiki dan menyelamatkan ekonomi nasional," ucapnya.
"Semoga ini bisa didengar oleh pemerintah, dan pemerintah untuk menghentikan segera kebijakan-kebijakan yang kontroversial karena itu justru akan menimbulkan masalah," tutup Muhyiddin menambahkan.[ida]
- Alam Ganjar Gelar Dialog Dengan Anak Muda di Palembang
- Polemik Pagar Laut, KKP Seperti “Drama India” dan Pahlawan Kesiangan
- PAN Sumsel Klaim Tambah Perolehan Kursi di DPRD Sumsel
