Minim Cagar Budaya Tak Cerminkan Palembang sebagai Kota Tua

Kampung Kapitan salah satu cagar budaya di Palembang. (Net/rmolsumsel.id)
Kampung Kapitan salah satu cagar budaya di Palembang. (Net/rmolsumsel.id)

Pembangunan Kota Palembang banyak menghancurkan banyak situs bersejarah dalam bentuk bangunan, makam, artefak yang membuat kota ini kehilangan identitas sebagai kota tertua di Indonesia. 


Ketua Fraksi PKB DPRD Palembang, Sutami Ismail mengatakan, dalam pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang beberapa waktu lalu, cuma ada empat cagar budaya yang telah ditetapkan. 

“Padahal Palembang kota tua, tapi tidak terlihat tuanya. Kalau tua itu banyak cagar budaya. Berdasarkan laporan dari Dinas Kebudayaan ada 260 calon cagar budaya, tapi prosesnya lama, saya tidak tahu apa di mana letak kekurangan dan kesalahannya,” katanya, Sabtu (2/4).

Sutami mengajak masyarakat Palembang untuk terus menjaga nilai-nilai budaya yang ada di kota Palembang ini.

“Kita sangat apresiasi dan mendukung pelaku sejarah dan budaya di kota ini bagaimana dipimpin Sultan Mahmud Badaruddin IV untuk menghidupkan kembali aura kebudayaan di Palembang ini,” tuturnya. 

Sejarawan Palembang, Kemas Ari Panji menyampaikan, pembangunan di Palembang harusnya bisa diseimbangkan. Sebagai contoh yang terjadi di kota tua dan besar di dunia yang ada kota seperti Yunani bisa menyeimbangkan bangunan tua dan bangunan baru.

Menurutnya, tugas berat penyelamatan cagar budaya ini harus menjadi tanggung jawab bersama. 

“Pekerjaan ini berat, perlu bersinergi semua pihak. Kita butuh pemerintah daerah sebagai legal formal atau keabsahan hukum sebagai upaya penyelamatan. Tapi tidak bisa kita hanya mengandalkan pemerintah saja dan selama ini hanya menunggu-menunggu saja tanpa ada gerakan dari pemerintah daerah,” tuturnya.

Kemas menyayangkan mengenai makam bersejarah di Palembang banyak yang hilang, tidak terawat yang diakibatkan salah satunya karena ada kesalahan zuriah yang lupa dengan leluhurnya sehingga tidak menjaga makam tersebut dan pembiaran dari pemerintah daerah yang kurang peduli dengan makam-makam bersejarah ini.