Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menyebut Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina elah melengkapi semua persyaratan yang telah diperketat pemerintah.
- Setelah Jepang, Giliran Korea dan Inggris Bakal Jadi Investor di Proyek MRT Jakarta
- Bulan Depan, Pemerintah Bagikan 500 Ribu Rice Cooker Gratis
- Kemenkumham Sumsel Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik Menuju WBK/WBBM
Baca Juga
Dalam syarat itu, warga negara asing tidak hanya diwajibkan melakukan tes usap PCR, tapi juga wajib menunjukkan kartu vaksin dengan dua kali suntikkan atau dosis. Tidak cukup sampai di situ, mereka juga menjalani karantina setelah tiba di tanah air dan dites PCR lagi.
Sehingga ia menilai tidak ada yang aneh dengan kedatangan TKA tersebut.“Jadi prosedur ini kita lakukan dan berlaku di mana-mana di dunia. Hanya saja ada yang (karantina) 8 hari ada yang 14 hari ada yang 21 hari tergantung negaranya," kata Luhut seperti dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (6/7).
Khusus untuk karantina, Luhut mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan kajian dari negara yang dianggap cukup baik dalam menerapkan aturan di perbatasan.
“Jadi kita berikan 8 hari (karantina). Jadi tidak ada yang aneh sebenernya. Kalau ada yang asal ngomong, tidak ngerti masalahnya jangan terlalu cepat ngomong," ujarnya.
Kata Luhut, pemerintah harus memberi warga negara asing perlakuan yang sama dengan negara lain. Tidak bisa Indonesia begitu saja menolak kedatangan mereka.
"Kita kan mesti perlakukan sama dengan dunia lain lakukan begitu, kita harus lakukan begitu. Enggak bisa dong kita hidup bernegara itu, lu mau, gua enggak mau, enggak bisa begitu,” sambungnya.
Melukai Hati Masyarakat
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menilai kedatangan para TKA asal China tersebut sangat melukai hati masyarakat. Pasalnya, masyarakat Indonesia dibatasi mobilitasnya namun Warga Negara Asing (WNA) malah dibiarkan bahkan diperbolehkan masuk Indonesia.
"Ini menyakiti hati rakyat. Ketika duka menyelimuti, ketika semua diminta tidak mobilitas, ada yang merenggang," kata Mardani.
Menurut anggota Komisi II DPR itu, pemerintah harusnya tidak tebang pilih terhadap semua pihak untuk mengindahkan kebijakan PPKM Darurat.
"Ini sensitif bagi masyarakat yang disiplin mengurangi mobilitas, di sisi lain ada pertunjukan TKA bisa melenggang masuk," kata dia.
Atas dasar itu, Mardani berharap kepada pemerintah pusat untuk menjadi teladan bagi kebijakan yang dikeluarkannya sendiri. "Jangan ada keistimewaan," kata Mardani.
Sebelumnya, pihak Imigrasi Makassar menjelaskan bahwa 20 TKA Cina itu terlebih dahulu tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta sebelum ke Bandara Hasanuddin, Makassar. Mereka juga telah menjalani proses keimigrasian dan protokol kesehatan. Status TKA Cina juga masih dalam tahap uji coba dan belum bekerja
- Wacana Kenaikan Pajak Motor BBM, Jubir Luhut: Tidak Dalam Waktu Dekat
- Kabarkan Kondisi Membaik, Luhut Jawab Mengapa Akhirnya Dirawat di Singapura
- Haris Azhar Minta Maaf, Luhut Buka Peluang Damai
