Gubernur Sumsel Herman Deru menegaskan bahwa Light Rail Transit (LRT) yang beroperasi di Kota Palembang tak berorientasi pada profit atau keuntungan semata. Namun lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat.
- Saksi Ungkap Permintaan Fee dari Dirjen Kemenhub di Sidang Kasus Korupsi LRT Palembang
- Dampak Gangguan Transmisi PLN, Operasional LRT di Palembang Ikut Terhenti
- LRT Palembang Disebut Sia-sia, Ini Respon Gubernur Sumsel
Baca Juga
"Berdasarkan undang-undang yang ada, bahwa angkutan perintis kewajiban negara mensubsidinya, maka tidak berorientasi pada profit," ujar Deru usai membuka Safari Jurnalistik yang ada di Hotel Beston, Jumat (11/11).
Menurut Deru, dari Pemerintah Provinsi Sumsel sudah mensupport seperti penggunaan lahan Pemprov. Untuk stasiun-stasiun ada lahan yang digunakan, lalu memfasilitasi feeder untuk LRT.
"Selain itu juga mengajak masyarakat menggunakan LRT. Untuk para ASN dulu sempat diwajibkan satu hari dalam satu bulan menggunakan angkutan LRT. Namun karena Covid-19 dari pihak LRT membatasi dulu," kata dia.
"Mengingat sebelumnya sudah pernah diwajibkan sebulan satu kali menggunakan angkutan LRT, namun karena Covid-19 jadi terhenti.Kita akan evaluasi dulu nantinya seperti apa. Kemudian di tahun depan baru akan diterapkan lagi kepada ASN," beber dia.
Sebelumnya, pada Kamis (10/11/2022),Komisi V DPR RI ?meninjau langsung LRT Sumatera Selatan (Sumsel). Dalam tinjauan dan pemaparan menyatakan bahwa LRT Sumsel masih membebani negara melalui APBN.
Bahkan subsidi perintis yang digelontorkan pemerintah pada tahun 2022 mencapai Rp 199,94 miliar. Adapun pendapatan yang diperoleh baru mencapai Rp 14,79 miliar atau masih sekitar 92,6 persen lebih dari APBN, karena kontribusi pendapatan LRT terhadap keseluruhan biaya operasional hanya sekitar 7,4 persen. 
- Saksi Ungkap Permintaan Fee dari Dirjen Kemenhub di Sidang Kasus Korupsi LRT Palembang
- Dampak Gangguan Transmisi PLN, Operasional LRT di Palembang Ikut Terhenti
- LRT Palembang Disebut Sia-sia, Ini Respon Gubernur Sumsel
