Mahkamah Agung RI menolak kasasi Caca Isa Saleh, terdakwa kasus korupsi dan pencucian uang jual beli gas Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan (Sumsel) atas nama terdakwa Caca Isa Saleh.
- Usut Dugaan Gratifikasi Perkara KM 50 di MA, Pengacara 6 Laskar FPI Dukung KPK
- Sempat Mangkir, 2 Hakim Agung Kembali Dipanggil KPK
- Uji Materiil Ditolak Mahkamah Agung, Tegal Binangun Tetap Masuk Wilayah Banyuasin
Baca Juga
Hal tersebut dibenarkan Juru Bicara Pengadilan Negeri (PN) Palembang H Sahlan Effendi SH MH.
Menurutnya pihaknya menerima salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung RI atas nama terdakwa Caca Isa Saleh.
Walaupun demikian pihaknya belum menerima secara lengkap isi serta pertimbangan-pertimbangan apa saja yang menjadi dasar dari ditolaknya kasasi yang diajukan baik dari terdakwa ataupun penuntut umum.
"Kita juga belum mempelajari secara lengkap tentang isi putusan kasasi atas nama terdakwa Caca Isa Saleh," katanya, Selasa (24/1).
Diketahui dari petikan putusan kasasi nomor 7296 K/Pid.Sus/2022 tertanggal 27 Desember 2022, Caca Isa Saleh selaku Direktur PDPDE saat itu tetap dinyatakan bersalah melanggar dua pasal sekaligus.
Yakni, melanggar Pasal 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor, serta melanggar Pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Atas pertimbangan tersebut, majelis hakim tingkat kasasi Mahkamah Agung RI diketuai Dr H Suhadi SH MH, selain menolak kasasi yang diajukan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Caca Isa Saleh, tetap menjatuhkan pidana selama 11 tahun penjara.
Hakim tingkat kasasi sebagaimana petikan putusannya hanya mengubah lamanya kurungan dari pidana denda yang dijatuhkan menjadi 6 bulan kurungan. Dimana Caca Isa Saleh pada putusan sebelumnya didenda Rp3 miliar dengan subsider kurungan 1 tahun penjara.
MA juga tetap mengganjar terdakwa Caca Isa Saleh dengan pidana tambahan berupa wajib mengganti uang kerugian negara sebesar Rp4,6 miliar lebih.
"Dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 bulan setelah inkrach, maka harta benda dapat disita dan apabila nilainya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana tambahan 2 tahun penjara," kata majelis hakim dalam surat petikan putusan kasasi.
Diberitakan sebelumnya, kasus korupsi dalam operasional PDPDE sangat menarik perhatian publik masyarakat Sumsel.
Selain Caca Isa Saleh dalam perkara ini juga turut menyeret terdakwa lainnya yakni Yaniarsyah Hasan, Muddai Madang serta Alex Noerdin yang saat ini juga masih menunggu hasil putusan kasasi yang diajukan.
Adapun dugaan korupsi ini berawal dari perjanjian jual beli gas bagian negara antara KKS Pertamina Hulu Energi (PHE), Talisman dan Pacific Oil dengan Pemprov Sumsel. Dimana Hak jual ini merupakan Participacing Interest PHE 50 persen, Talisman 25 persen dan Pacific Oil 25 persen yang di berikan dalam rangka meningkatkan PAD Pemprov Sumsel.
Namun nyatanya bukan Pemprov Sumsel yang menikmati hasilnya. Melainkan perusahaan swasta PT Dika Karya Lintas Nusa (DKLN) yang menerima keuntungan yang fantastis. Kurun waktu 2011– 2019 PDPDE Sumsel selaku wakil Pemprov Sumsel hanya menerima total pendapatan kurang lebih Rp38 miliar dan dipotong utang saham Rp8 miliar atau bersih–bersihnya kurang lebih Rp30 miliar pada kurun waktu 9 tahun. 
- Usut Dugaan Gratifikasi Perkara KM 50 di MA, Pengacara 6 Laskar FPI Dukung KPK
- Sempat Mangkir, 2 Hakim Agung Kembali Dipanggil KPK
- Uji Materiil Ditolak Mahkamah Agung, Tegal Binangun Tetap Masuk Wilayah Banyuasin
