Suasana di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa Sekayu terlihat berbeda dari biasanya pada siang hari ini, Jum'at (14/6).
- Pulang dari Lampung, Presiden Jokowi Langsung Umumkan Kenaikan Harga BBM
- Klaim Raih Lima Kursi, NasDem Lubuklinggau Optimis Pimpin DPRD
- Belum Selevel Anies, Gibran Bakal Kerepotan Urusi Kompleksitas Jakarta
Baca Juga
Puluhan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Pengurus Besar Gerakan Rakyat dan Mahasiswa Muba (GERAMM) berkumpul untuk mendeklarasikan penolakan terhadap Calon Bupati Muba yang pernah terjerat kasus korupsi.
Massa aksi membawa spanduk yang menyuarakan penolakan mereka dan menuntut agar bumi Serasan Sekate ke depan dipimpin oleh sosok yang bersih dari kasus hukum, terutama korupsi.
"Kabupaten Muba ini sudah dua kali terjerat kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK RI. Kami sepakat untuk menolak calon bupati Muba yang merupakan mantan narapidana korupsi," tegas Koordinator Aksi, Febri Ardiansyah.
Lebih lanjut Febri menyoroti adanya upaya dari beberapa pihak yang mencoba memaklumi calon bupati yang terlibat dalam kasus suap. "Seakan-akan ada pemakluman bahwa tindakan suap bukanlah korupsi. Jelas ini berbahaya dan akan membawa Muba ke dalam keterpurukan," ujarnya.
Dia menegaskan, mahasiswa sebagai agen perubahan merasa tidak bisa membiarkan hal tersebut terjadi.
"Apakah kita harus dipaksa percaya pada calon bupati yang jelas-jelas sudah pernah ditangkap dalam kasus korupsi? Mari kita lawan hal ini," ujar Febri.
Sementara itu, pegiat anti korupsi dari Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA), Rahmat Sandi, mengatakan meskipun pencalonan mantan napi korupsi itu diperbolehkan, hal tersebut tetap dianggap tidak etis.
"Meskipun diperbolehkan, bagi kami sangat tidak etis. Itulah sebabnya kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak memilih calon pemimpin yang punya rekam jejak mantan napi korupsi," tegas Sandi.
Rahmat Sandi juga menekankan pentingnya kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak suara mereka dalam pemilihan kepala daerah. Ia mengingatkan bahwa peran pemilih sangat krusial untuk memastikan terpilihnya pemimpin yang bersih dan mampu meningkatkan kesejahteraan.
"Kecerdasan masyarakat dalam memilih calon kepala daerah saat ini menjadi kunci lahirnya pemimpin yang bersih. Karena bisa saja calon eks napi koruptor mengulangi perbuatannya ketika terpilih nanti. Itulah kenapa kejahatan korupsi menjadi musuh bersama karena sudah termasuk extra ordinary crime," pungkasnya. 
- Diduga Langgar Aturan ASN, Ratusan Massa Desak Pj Gubernur Sumsel Copot Dua Kepsek
- Proyek TLS Baru PTBA Berpotensi Memperparah Kemacetan di Jalur Kereta Sumsel, Warga Tuntut Solusi Cepat
- Sumur Minyak Ilegal Kembali Meledak, Kapan Berhenti Merenggut Nyawa?
