Ada logika keliru yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam merespons ramainya desakan untuk memberlakukan karantina wilayah atau lockdown.
- Kakanwil Kemenkumham Sumsel Minta Nilai WBK/WBBM diimplementasikan dengan baik
- Kadiv Administrasi Kemenkumham Sumsel Hadiri Musrenbang RKPD Provinsi Sumsel
- Cegah Keluarga Miskin Baru, Menko PMK Berharap PHK Jadi Jalan Terakhir
Baca Juga
Dikatakan Presiden Jokowi, pemerintah enggan menerapkan lockdown karena kebijakan yang ada saat ini saja sudah banyak diprotes rakyat. Padahal kebijakan seperti PPKM masih bersifat semi lockdown.
Namun demikian, pandangan Presiden Joko Widodo tersebut dinilai keliru. Jeritan rakyat kini nyaring karena pemerintah tidak memenuhi kebutuhan makan.
"Menjerit karena lapar, Pak. Disuruh di rumah tapi tak diberi makan," kata politisi Demokrat, Rachland Nashidik dikutip dari akun Twitternya, Jumat (30/7).
Dalam kebijakan karantina wilayah atau lockdown, sudah jelas ada kewajiban pemerintah untuk memberi jaminan kebutuhan dasar rakyat sebagaimana perintah UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Hal itu berbeda dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dipilih pemerintah saat ini. Tidak ada jaminan kebutuhan masyarakat dipenuhi negara. Padahal, kebutuhan tersebutlah yang membuat rakyat menjerit.
"Makanya negara kasih makan rakyat dong. Itu syaratnya lockdown," tandas Rachland Nashidik.
Begitu yang disampaikan analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang dianggap keliru soal jeritan rakyat ketika penerapan PPKM.
"Jokowi keliru lagi. Mengapa rakyat menjerit ketika diterapkan PPKM Darurat? Sebabnya karena rakyat tidak diberikan bantuan kebutuhan dasarnya. Jokowi tidak mengikuti dan tidak mengindahkan perintah UU 6/2018 tentang kekarantinaan kesehatan," ujar Ubedilah seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (30/7).
Menurut Ubedilah, Jokowi enggan melakukan karantina wilayah karena menghindari tanggungjawabnya untuk memberikan jaminan kebutuhan dasar rakyat.
"Maka dia gunakan istilah PPKM Darurat yang tidak ada di dalam UU 6/2018 itu. Jadi logika Jokowi keliru kalau mengatakan PPKM darurat saja menjerit apalagi karantina wilayah," kata Ubedilah.
Argumentasi Ubedillah, penyebab rakyat menjerit di saat Jokowi terapkan kebijakan PPKM darurat, rakyatnya tidak diberi uang untuk mencukupi kebutuhan dasarnya.
"Berikan setiap rakyat bantuan sebesar gaji satu bulan sesuai UMP atau disesuaikan maka rakyat tidak akan menjerit ketika istirahat sebulan di rumah," sambung Ubedilah.
Karena masih kata Ubedilah, uang pemerintah untuk melaksanakan karantina wilayah pelaksanaan karantina wilayah ada.
Ia menyarankan, untuk menghentikan sementara proyek infrastruktur atau menggunakan dana saldo anggaran lebih (Silpa) senilai Rp 388 triliun.
"Jadi utamakan nyawa rakyat dulu, ekonomi kemudian. Rakyat sehat dulu, covid reda karena rantai penyebaran terputus selama satu bulan (karantina wilayah).
Maka dengan SDM yang sehat masyarakat akan produktif dan ekonomi akan bangkit kembali," pungkas Ubedilah. 
- Kasus Covid-19 Naik Lagi, Kemenkes: Tidak Berpotensi PPKM
- DPRD Sumsel Dukung Pencabutan Kebijakan PPKM
- PPKM Resmi Dicabut, Presiden Jokowi Minta Masyarakat Jangan Jadi Ajang Gagah-gagahan
