Pangkalan Angkatan Udara (Lanud) Sri Mulyono Herlambang (SMH) Palembang dicanangkan sebagai Zona Integritas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.
- Luhut Tantang Haris Azhar Buktikan di Pengadilan
- Achsanul Qosasi Diduga Terima Duit Rp40 Miliar Proyek BTS Kominfo di Hotel Grand Hyatt
- Putusan tak Dijalankan Walikota Palembang ,Walhi Ajukan Permohonan Eksekusi ke PTUN
Baca Juga
Penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan TNI AU dilangsungkan di Gedung Bima Sakti Lanud SMH Palembang, Rabu (24/6/2020).
Zona integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah, yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Komandan Lanud (Danlanud) SMH Palembang Kolonel Pnb Firman Wirayuda menyatakan, pencanangan zona integritas ini dilakukan sebagai upaya mendukung penuh pemberantasan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Lanud SMH Palembang demi, mewujudkan reformasi birokrasi, dan penegakan hukum yang berkeadilan.
Lebih lanjut ditambahkan Danlanud, untuk mewujudkan hal ini, reformasi di lingkungan Lanud harus dilakukan. Bukan sebatas kuantitas semata, tapi juga kualitas, seperti profesionalitas, integritas dan kepekaan.
“Dukungan dengan pengawasan yang objektif juga harus dijalankan, untuk terwujudnya zona integritas di wilayah Lanud Palembang,” katanya.
Dijelaskannya, dua hal utama dalam zona integritas ini adalah manajemen perubahan, seperti layanan rumah sakit. “Kami juga membantu dan memberikan bantuan dan pertolongan kesehatan kepada masyarakat. Seperti saat ini pelayanan pandemi Covid-19,” imbuhnya.
Selanjutnya, Penerimaan Anggota TNI AU juga, penerimaan harus benar-benar transparan dan bebas dari KKN.
“Kita juga menerima kritik, silakan sampaikan. Gol dari zona integritas ini, kita lebih baik dan bersih, serta bagaimana kita meningkatkan kualitas pelayanan publik,” pungkasnya.
Sementara itu Gubernur Sumsel Herman Deru yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Pemprov Sumsel Akhmad Najib mengatakan, zona integritas harus diwujudkan dengan kerja yang ikhlas dan pelayanan yang baik.
“Dengan terwujudnya zona integritas, akan menumbuhkan kepercayaan publik, terhadap Lanud Palembang,” katanya.
Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri menambahkan, pihaknya sangat mendukung pembangunan zona integritas yang merupakan bagian dari reformasi birokrasi dalam area penguatan pengawasan terhadap tugas masing-masing satuan kerja.
“Semoga kedepannya TNI AU dapat melaksanakan tugas dan kinerjanya dengan lebih baik lagi,” ringkas Kapolda.[ida]
- Kasus Dugaan Hoax, Aiman Witjaksono Diperiksas Polda Metro Jaya
- Selain Suap Rp1 Miliar, Lukas Enembe Juga Terima Gratifikasi Rp10 Miliar
- Kesal Karena Tidak Dibayar, Begini Pengakuan Tersangka Pembunuh Pemilik Salon di Lubuklinggau
