Kurangi Ketergantungan Transfer Pusat, Pemkab Empat Lawang Genjot Pendapatan Asli Daerah

 Suasana rapat paripurna DPRD Kabupaten Empat Lawang. (ist/rmolsumsel.id)
Suasana rapat paripurna DPRD Kabupaten Empat Lawang. (ist/rmolsumsel.id)

Pemerintah Kabupaten Empat Lawang terus berupaya untuk mengembangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat. 


Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Empat Lawang, Fauzan Khoiri Denin, dalam Rapat Paripurna DPRD yang membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2023.

Sekda Fauzan Khoiri Denin mengatakan, salah satu poin penting adalah pemetaan dan basis data yang akurat untuk optimalisasi pajak dan retribusi daerah. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Empat Lawang telah mengembangkan sistem database terintegrasi untuk pajak dan retribusi daerah, yang akan terus diperbarui secara bertahap.

"Sehingga didapat data riil yang bisa dipertanggungjawabkan," kata Fauzan. 

Fauzan menekankan beberapa langkah strategis yang akan diambil untuk mengembangkan PAD, seperti peningkatan kompetensi sumber daya manusia terkait pajak dan retribusi daerah. 

"Selain itu, kami juga akan memperkuat standar operasional prosedur (SOP) dalam pemungutan dan penagihan pajak dan retribusi," bebernya.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, Kabupaten Empat Lawang juga akan fokus pada perluasan teknologi informasi terkait pajak daerah. Selain itu, mereka akan mengidentifikasi misi, mandat, dan organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. 

"Implementasi insentif dan penghargaan dalam manajemen pajak dan retribusi daerah juga akan menjadi fokus kedepan," ucapnya.

Rapat Paripurna ini merupakan salah satu tahap dalam proses penyusunan APBD Perubahan tahun 2023 yang melibatkan keterlibatan dewan dalam pembahasan dan pengambilan keputusan terkait anggaran daerah. 

Dengan upaya ini, Pemerintah Kabupaten Empat Lawang berharap dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.