Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terus berupaya mengurangi ketergantungan pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
- Warga Belido Darat Menjerit, Pemprov Sumsel Bergerak Cepat Investigasi Pelanggaran Pertamina
- Edward Candra Lantik 47 Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemprov Sumsel
- Aktivis Desak Pj Gubernur Sumsel Copot Sekda OKU Karena Dugaan Ketidaknetralan
Baca Juga
Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, menegaskan hal ini dalam rapat paripurna DPRD Sumsel yang membahas tanggapan Gubernur terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2025.
"Kita fokus menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sumsel dengan mengoptimalkan potensi pajak daerah dan retribusi, serta memaksimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)," ungkap Elen, Jumat (6/9).
Strategi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan BUMD mencakup peningkatan dividen, pengelolaan aset daerah yang profesional, dan revitalisasi BUMD untuk memaksimalkan PAD.
Elen juga menjelaskan bahwa asumsi perhitungan proyeksi Pendapatan Daerah 2025 didasarkan pada realisasi penerimaan satu tahun terakhir, disesuaikan dengan berbagai faktor seperti inflasi, perubahan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), serta penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah.
"Opsen PKB dan BBN-KB yang mulai berlaku pada 2025 juga akan memengaruhi proyeksi ini, begitu pula dengan kontribusi dari retribusi daerah serta pengelolaan aset melalui BLUD," tambahnya. 
- Ini 5 Anggota DPR RI Terkaya Versi LHKPN KPK
- Cak Imin Diduga Lakukan Bersih-bersih Elite PBNU di PKB
- Dengan Motor dan Kasih Sayang: Herdiyanto Bonceng Ibunya di Hari Pelantikan DPRD PALI
