Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Pagar Alam mengajukan permintaan dana hibah sebesar Rp 20 miliar lebih kepada Pemkot Pagar Alam untuk persiapan dan pelaksanaan Pilwako 2024 mendatang.
- Partai Gelora Pagar Alam Laporkan Komisioner KPUD ke DKPP Terkait Proses Diskualifikasi
- Perkara Dugaan Kecurangan Anggota KPU Pusat dan Daerah Segera Diputus DKPP
- Diwakili Kemendagri, Jokowi Nyatakan Inkonstitusional Perpanjangan Jabatan KPUD
Baca Juga
Ketua KPUD kota Pagar Alam Rahmat Qory Stiawan mengatakan, saat ini berkas Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tersebut sudah selesai dibahas bersama DPRD dan sebelumnya telah melalui diskusi bersama pemkot Pagar Alam.
Permintaan hibah sebesar Rp 20 miliar lebih tersebut kata Qory diharapkan akan cair paling lambat pada Desember 2023 sebesar 40 persen dan sisanya pada 2024 mendatang jelang pelaksanaan Pilwako Pagar Alam.
"Dana hibah yang kami ajukan untuk persiapan dan pelaksanaan Pilwako sebesar Rp 20 miliar lebih dan sudah di bahas dan di teliti bersama DPRD dan kami harap dapat dapat di kucurkan dua tahap yakni di paling lambat di Desember 2023 ini sebesar 40 persen dan 60 persent lagi saat jelang pelaksanaan Pilawako 2024 kelak,"ujar Qory kepada RmolSumsel.Id Senin (21/08)
Untuk besaran permohonan permintaan dana hibah daerah ini kata Qory nilainya lebih kecil dari saat pelaksanaan Pilwako 2018 lalu selisih Rp 3 miliar lebih dikarenakan beberapa post anggaran rencananya akan ditanggung oleh pemerintah provinsi Sumsel.
"Saat Pilwako 2018 lalu dana hibah yang turun Rp 23 miliar lebih sementara yang kami ajukan sekarang Rp 20 miliar lebih selisih 3 miliar dari sebelumnya sebab untuk penggajian atau honor PPK/PPS rencananya akan sharing bersama pemprov Sumsel,"jelasnya. 
- Perempuan Hanyut Terbawa Arus Sungai Air Manna Ditemukan Tewas Tersangkut Bebatuan
- Polres Pagar Alam Bongkar Kasus Peredaran Uang Palsu, Tiga Pelaku Ditangkap
- Ada ASN yang Kedapatan Jadi Timses Caleg, Ketua DPRD Pagar Alam: Jangan Terulang di Pilkada
