Pencairan anggaran pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 yang belum dilaksanakan penuh oleh pemerintah, diklaim Komisi Pemilihan Umum (KPU) bukan sebagai masalah yang serius.
- KPU Sewa 8 Kantor Hukum Hadapi Perselisihan Pileg 2024
- Tim Hukum Amin: Saksi Ahli KPU Gagal Bantah Dalil Sengketa Pilpres
- Pengembang Sirekap Benarkan KPU Sewa Server Alibaba Usai Dapat Serangan Siber
Baca Juga
Hal tersebut disampaikan anggota KPU RI Yulianto Sudrajat, saat ditemui di Kantor KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/7).
"Sebenarnya semua urusan selesai semua di Komisi II (DPR RI), Banggar (DPR RI) selesai, tinggal di Kemenkeu (Kementerian Keuangan),"ujar Yulianto.
Yulianto memastikan, KPU telah berkoordinasi dengan Kemenkeu terkait sisa anggaran yang dibutuhkan untuk tahapan pemilu pada tahun ini.
"Sudah dilakukan bersama antara KPU dan Kemenkeu, sudah selesai, tinggal keputusan saja," imbuhnya menegaskan.
Untuk tahun ini, KPU baru menerima pencairan anggaran sebesar Rp 2,4 triliun dari total Rp 8 triliun, sehingga masih ada sisa anggaran yang belum dicairkan sebesar Rp 5,6 triliun.
Maka dari itu, Yulianto memastikan anggaran yang sudah dicairkan pemerintah dan sudah diterima KPU akan dimaksimalkan untuk melangsungkan tahapan yang akan berjalan dalam wakt dekat, yakni tahapan pendaftaran yang berlangsung pada 1 hingga 14 Agustus 2022.
"Tentunya kami skala priortas ya, skala prioritas untuk dukungan tahapan misal untuk pendaftaran, verifikasi, verifikasi faktual, itu yang paling dekat ya. Jadi mau tak mau anggaran harus tercukupi terlebih dahulu," katanya.
"Jadi beberapa pos yang untuk agenda paling belakang kita majukan, ada pergeseran, supaya tahapan-tahapan yang paling dekat ini bisa terpenuhi, prinsipinya sampai sejauh ini masih terpenuhi. Sambil menunggu," demikian Yulianto menambahkan. 
- KPU Sewa 8 Kantor Hukum Hadapi Perselisihan Pileg 2024
- Tim Hukum Amin: Saksi Ahli KPU Gagal Bantah Dalil Sengketa Pilpres
- Pengembang Sirekap Benarkan KPU Sewa Server Alibaba Usai Dapat Serangan Siber
