Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong dicabutnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) karena telah melanggar ketentuan.
- Optimalkan Jaringan Kantor, Bank BTN Akan Tambah 30 Kantor Bertahap
- BUMA Raih Persetujuan Utama dari Pemegang Surat Utang
- Datang Bawa Mobil Lama Pulang Bawa Mobil Baru
Baca Juga
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata saat Rapat Koordinasi (Rakor) Kolaborasi Tinjauan Tata kelola Industri Pertambangan Nikel di Ternate, Maluku Utara, Selasa (9/11).
Apalagi terkait pajak yang tidak dibayarkan, Alex mengatakan sudah ribuan IUP yang KPK dorong untuk dicabut. Alex merasa prihatin atas pihak yang mengambil kekayaan alam, tetapi tidak mau membayar pajak, sejomhha menghilangkan hak masyarakat.
"Harapan kita SDA bisa mensejahterakan kita, tapi dalam banyak kasus masyarakat yang tinggal di sekitar tambang eksplorasi selalu hidup dalam kemiskinan. Kami mendorong keprihatinan ini untuk dapat kita carikan solusi bersama," ujar Alex dalam keterangannya kepada wartawan, dilansir dari RMOL.id.
Disamping sejumlah masalah yang muncul, utamanya menurut Alex adalah sistem yang ada di internal Ditjen Minerba, maupun dengan sistem eksternal DJBC, Ditjen Anggaran, Ditjen Hubla, dan Ditjen Daglu belum terintegrasi secara realtime
"Oleh karena itu, saya berharap ada jalan perbaikan tata kelola dan efektifitas, sehingga amanat konstitusi untuk melakukan pengelolaan yang bermuara pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dapat terwujud," kata Alex. 
- Ribuan Lintah Hidup Asal Bengkulu Diekspor ke Malaysia dan Filipina
- Ulang Tahun ke-56 Thamrin Group: Momentum Berbagi dan Menguatkan Core Values Perusahaan
- Harga Tinggi, Petani di PALI Mulai Tanam Cabai
