Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong dicabutnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) karena telah melanggar ketentuan.
- Pemerintah akan Tarik Utang Baru Hingga Rp36 Triliun di Awal 2024
- Indosat Dapat Penghargaan Internasional Berkat Implementasi Empatik AI
- Kabar Baik, Harga Karet Beguyur Naik
Baca Juga
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata saat Rapat Koordinasi (Rakor) Kolaborasi Tinjauan Tata kelola Industri Pertambangan Nikel di Ternate, Maluku Utara, Selasa (9/11).
Apalagi terkait pajak yang tidak dibayarkan, Alex mengatakan sudah ribuan IUP yang KPK dorong untuk dicabut. Alex merasa prihatin atas pihak yang mengambil kekayaan alam, tetapi tidak mau membayar pajak, sejomhha menghilangkan hak masyarakat.
"Harapan kita SDA bisa mensejahterakan kita, tapi dalam banyak kasus masyarakat yang tinggal di sekitar tambang eksplorasi selalu hidup dalam kemiskinan. Kami mendorong keprihatinan ini untuk dapat kita carikan solusi bersama," ujar Alex dalam keterangannya kepada wartawan, dilansir dari RMOL.id.
Disamping sejumlah masalah yang muncul, utamanya menurut Alex adalah sistem yang ada di internal Ditjen Minerba, maupun dengan sistem eksternal DJBC, Ditjen Anggaran, Ditjen Hubla, dan Ditjen Daglu belum terintegrasi secara realtime
"Oleh karena itu, saya berharap ada jalan perbaikan tata kelola dan efektifitas, sehingga amanat konstitusi untuk melakukan pengelolaan yang bermuara pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dapat terwujud," kata Alex.
- Kaum Milenial Nasabah bank bjb Nikmati Kemudahan Nonton Konser Musik Now Playing Festival 2022
- China Gunakan Kontrak Utang Rahasia Untuk Menjebak Negara Peminjam, Jumlahnya Fantastis
- Harga Melejit, Ekonom Unsri Sarankan Petani Jaga Kualitas dan Pasokan Kopi