Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dianggap ambisius dan tidak melihat efisiensi anggaran keuangan negara karena rencanannya konsorsium akan berutang ke China Development Bank senilai Rp 16 triliun untuk menambal kekurangan cost overrun dengan utang.
- Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Segera Dilanjutkan, Luhut: Sudah Deal dengan China
- Tiket KCJB Disubsidi, Pengamat Ideas: Beban APBN Sangat Berat
- Subsidi Kereta Cepat Melanggar Konstitusi
Baca Juga
Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, pemerintah jangan lengah ketika anggaran proyek kereta cepat terus membengkak.
“Jangan sampai Jokowi diberikan informasi yang tidak benar tentang proyek kereta cepat ini," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (13/11).
Dengan adanya pembengkakan biaya proyek KCJB, kata Saiful, artinya sejak awal kredibilitas pembangunannya dapat dikatakan tidak beres. Maka untuk itu, dapat dinilai proyek tersebut dengan atau tanpa perhitungan yang matang.
"Proyek kereta cepat terkesan ambisius tidak melihat efisiensi anggaran keuangan negara, mestinya dihitung betul sedari awal, tidak seperti saat ini yang terkesan dipaksakan harus jadi meskipun pendanaannya tidak jelas dan terus membengkak," kata Saiful.
Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, pembengkakan tersebut akan merugikan pemerintah karena pada akhirnya konsekuensi logisnya adalah negara harus menanggungnya.
"Untuk itu proyek kereta cepat ini mestinya jelas berapa budgetnya dan kapan selesainya, tidak kemudian terkesan berlarut larut dan pendanaannya pun cenderung tidak jelas," pungkas Saiful.
- Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Segera Dilanjutkan, Luhut: Sudah Deal dengan China
- Tiket KCJB Disubsidi, Pengamat Ideas: Beban APBN Sangat Berat
- Subsidi Kereta Cepat Melanggar Konstitusi