Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah bisa mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sepanjang telah divalidasi Kementerian Dalam Negeri dan mendapatkan pertimbangan dari Kementerian Keuangan.
- Tambahan Penghasilan Pegawai Pemkot Lubuklinggau Diusulkan 1 Tahun Penuh, Mulai Tahun 2024
- Kemendagri Verifikasi Berlapis TPP ASN Daerah, Mendagri: Ini Menyangkut Keuangan Negara
- ASN Muba Sisihkan TPP untuk Penanggulangan Bencana
Baca Juga
“Persetujuan TPP ASN daerah yang disampaikan ke Kemendagri melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dilakukan validasi oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Kemendagri dan mendapat pertimbangan dari Kementerian Keuangan,” ujar Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni dalam keterangan persnya, Senin malam (7/3).
Menurut Fatoni, dasar hukum TPP yakni Pasal 58 Peraturan Pemerintah (PP) No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, di mana pemerintah daerah (Pemda) dapat memberikan TPP dengan memperhatikan keuangan daerah dan persetujuan DPRD.
“Pemberian TPP ditetapkan dengan Perkada dan berpedoman pada PP. Jika belum ada PP, kepala daerah dapat memberikan TPP berdasarkan persetujuan Menteri setelah memperoleh pertimbangan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan,” kata Fatoni.
Fatoni menambahkan, selain itu TPP juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2022, di mana besaran satuan biaya TPP memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas.
“Persetujuan diajukan kepada Dirjen Keuda Kemendagri melalui SIPD. Kemudian, penganggaran TPP berdasar PP 12/2019 dengan mempedomani hasil evaluasi jabatan, integrasi pembayaran insentif dan honorarium, serta sanksi administratif,” tutur Fatoni.
Fatoni menyampaikan, pemberian TPP juga diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap TPP ASN di lingkungan pemda yaitu melalui persetujuan tertulis Mendagri melalui Ditjen Keuda sesuai peraturan perundangan.
“Selain itu, TPP diatur juga dalam Surat Edaran (SE) Mendagri 900/4834/SJ, di mana Validasi Perhitungan TPP TA 2022 disampaikan ke Sekjen u.p. Kepala Biro Ortala Kemendagri melalui aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Pelaksanaan Anggaran (Simona),” pungkas Fatoni.
- Pj Gubernur Agus Fatoni Buka MTQ XXX Tingkat Provinsi Sumsel Tahun 2024 di Kabupaten Muba
- Optimalkan PAD Sektor Pajak Daerah, Pj Gubernur Agus Fatoni Resmikan Dua Gedung UPTB PPD
- Nilai Ekspor Sumsel Maret 2024 Capai US$503,09 Juta atau Naik 12,94 Persen
