Kegagalan negosiasi penurunan bunga utang Indonesia terhadap China dalam megaproyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) membuktikan pemerintah masih lemah.
- Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Segera Dilanjutkan, Luhut: Sudah Deal dengan China
- Tiket KCJB Disubsidi, Pengamat Ideas: Beban APBN Sangat Berat
- Subsidi Kereta Cepat Melanggar Konstitusi
Baca Juga
"Inilah kelemahan pemerintah dalam menarik investor yang dikerjasamakan dengan BUMN. Akibat dari kejar kuantitas bukan kualitas, terburu-buru," tegas Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (13/4).
Sejak awal, Legislator Fraksi Demokrat ini menyayangkan pemerintah memilih China untuk menjadi investor kereta cepat tersebut. Padahal, dulu masih ada negara lain yang berminat untuk menggarap megaproyek ambisi Presiden Joko Widodo ini. Salah satunya Jepang.
"Akhirnya proyek kereta cepat China lebih mahal daripada kereta cepat Jepang. Imbasnya, BUMN saat ini terdampak kinerja keuanganya," ujarnya.
Pandangan Herman, kondisi saat ini terjadi karena pemerintah tidak cermat dalam menghitung dan mengambil keputusan dalam proyek KCJB. Hal itu sudah terlihat sejak awal, yang diklaim menggunakan anggaran swasta tapi kini justru menguras APBN.
"Pada akhirnya juga APBN tersedot kereta cepat. Semestinya melalui kajian yang komprehensif dan dihitung betul untung ruginya," demikian Herman Khaeron. 
- Sempat Merosot, Harga Emas Mantul Lagi Didorong Aksi Bargain-Hunting
- China Integrasikan AI dalam Kurikulum Pendidikan Nasional
- Tarif Impor Trump untuk China Terus Bertambah Jadi 145 Persen
