Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membuat keputusan yang benar-benar tidak populis. Lantas DPR RI didesak untuk menggunakan hak interperelasi, karena Presiden Joko Widodo membuat keputusan menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
- Warung Tani, Solusi Pemkot Palembang dan Bank Indonesia Atasi Inflasi
- Gara-gara Utang China, Negara Asia Tenggara Ini Diprediksi Nyusul Bangkrut
- Indonesia Bakal Impor Tiga Rangkaian KRL dari Beijing
Baca Juga
"Kami meminta kepada DPR untuk menyiapkan instrumen interpelasi terhadap presiden karena hal ini gak main-main," Direktur Legal Culture Institute (LeCI) M Rizqi Azmi,dalam keterangannya, Kamis (14/5/2020)
Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menaikkan iuran poko BPJS Kesehatan melalui Perpres 64/2020. VDO.AI Perpres 64/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perubahan pertama melalui Perpres 75/2019 tentang Jaminan Kesehatan telah dibatalkan Mahkamah Agung.
Menurut Rizqi Azmi, kebijakan Presiden Jokowi sama saja menganggap MA sebagai titik akhir pencari kepastian hukum dalam peradilan.
"Karena peradilan sebagai lembaga pencari keadilan terakhir tetap saja di acuhkan oleh pemerintah," katanya.
Dengan hak interpelasi, kata dia, maka akan dibuktikan apakah kepala negara dengan sengaja menabrak aturan hukum atau tidak.
"Bukan tidak mungkin dengan pembangkangan terhadap konstitusi ini presiden bisa di makzulkan," pungkasnya.[ida]
- Tiga WIUP Bijih Besi dan Batubara di Sumsel Dilelang Kementerian ESDM, BUMD Hingga Koperasi Bisa Ikut Lelang
- Libur Tahun Baru Imlek, KAI Divre III Palembang Siapkan 9.496 Tiket KA
- bank bjb Gelar Program Promo bjb Tandamata Berjangka
