Restu Presiden Joko Widodo sangat penting bagi partai politik pendukung pemerintah untuk menentukan peta koalisi 2024.
- Suara Anjlok, PPP Banten Desak Muktamar Luar Biasa
- PPP Gelar Rapimnas Usai Putusan Sengketa Pileg
- KPU Diduga Tambah Suara Garuda di Aceh II, PPP Tuntut Hasil Pileg Dibatalkan
Baca Juga
PPP yang merupakan partai pendukung Presiden Jokowi bakal manut apa yang diperintahkan sang presiden. Termasuk soal pindah posisi untuk berkoalisi.
Menurut analis politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga, jika PPP berubah haluan, itu karena mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo.
“Bila PPP nantinya pindah haluan ke Demokrat dan PKS, besar kemungkinan itu karena restu Jokowi, bukan inisiatif PPP apalagi (plt) ketumnya,” kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (3/9).
Sementara itu, Sandiaga Uno menuturkan PPP belum melakukan komunikasi intensif lagi dengan seluruh kader kabah paska pecahnya koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
Kemungkinan PPP bakal menggandeng Demokrat bisa saja, namun PPP masih melihat dan menganalisa dinamika politik yang terjadi saat ini.
"Tapi dari bappilu saya menyampaikan bahwa teman-teman ya tim baru bahwa jika ingin melihat ikan di dalam kolam tenangkanlah dulu airnya sebening kaca. Jadi karena politik ini sangat bergerak cepat sekali kita harus melihat dengan perspektif yang lebih jelas," demikian Sandiaga Uno di kawasan TMII, Jakarta Timur, Sabtu (2/9).
- Suara Anjlok, PPP Banten Desak Muktamar Luar Biasa
- PPP Gelar Rapimnas Usai Putusan Sengketa Pileg
- Nyalon Bupati Lahat, Politisi PKB Andriansyah Ambil Formulir ke Nasdem dan Demokrat