Insentif Nakes Belum Cair, Ketua DPC PKB Prabumulih Nilai Pemkot Tidak Serius Tangani Covid-19

Ketua DPC PKB Kota Prabumulih Rifky Baday. (Ist/rmolsumsel.id)
Ketua DPC PKB Kota Prabumulih Rifky Baday. (Ist/rmolsumsel.id)

DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Prabumulih mendesak Pemkot Prabumulih untuk segera membayarkan insentif tenaga kesehatan (nakes) penanganan Covid-19 yang tertunda pencairannya. 


Ketua DPC PKB Kota Prabumulih, Rifki Baday Baihaqqi mengatakan, tertundanya pembayaran insentif nakes mengindikasikan ketidakseriusan Pemkot Prabumulih dalam menangani Covid-19.

“Seharusnya permasalahan seperti ini tidak perlu terjadi kalau pemerintahnya serius dalam menangani Covid-19,” ujar Rifki kepada Kantor Berita RMOLSumsel, Selasa (31/8).

Apalagi alasan dibalik tertundanya pembayaran insentif nakes tersebut diklaim lantaran adanya proses administrasi yang belum kelar. Kondisi tersebut menandakan buruknya kinerja dari Pemerintah.

“Kasihan para nakes yang telah bertarung nyawa menangani pasien Covid-19. Permasalahan administrasi saja membuat hak mereka terlambat diberikan,” katanya.

Rifki pun menyarankan Pemkot Prabumulih untuk mengevaluasi kinerja seluruh jajaran. Sehingga permasalahan seperti itu tidak terulang kembali.

“Harus ada evaluasi. Jangan sampai ada kejadian serupa terjadi kembali,” tegasnya.

Pria yang berprofesi sebagai notaris ini mengapresiasi langkah tegas Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang menegur Wali Kota Prabumulih Ridho Yahya dan 9 kepala daerah lainnya di Indonesia lantaran belum membayar insentif tenaga kesehatan (nakes).

“Kalau tidak ada kontrol dan peringatan langsung dari Mendagri, mungkin masyarakat tidak tahu ada kejadian ini,” tuturnya.

Selanjutnya Rifki juga menyayangkan kurangnya pengawasan dari anggota legislatif terkait hal ini.

“Ini kan sama-sama dalam menyusun dan membahas anggaran. Harusnya dewan punya peran untuk memantau, memonitoring jalannya program yang telah dirancang bersama,” pungkasnya.